1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Ekonomi

Ambisi Infrastruktur Jokowi Bebani BUMN

15 Maret 2018

Analis keuangan mewanti-wanti lonjakan rasio utang BUMN yang mulai dianggap mengkhawatirkan. Standard & Poor misalnya meragukan keuntungan ekonomi program pemerataan pembangunan yang dibiayai BUMN lewat pinjaman.

https://p.dw.com/p/2uMSC
Wirtschaft Wachstum Indonesien
Foto: picture-alliance/dpa

Demam infrastruktur di Indonesia menyeret Badan Usaha Milik Negara ke dalam lingkaran utang. Peringatan tersebut dilayangkan antara lain oleh lembaga rating AS, Standard and Poors (S&P) terhadap rasio utang BUMN, terutama yang terlibat dalam proyek pembangunan infrasturktur.

Akibatnya peringkat kredit sebanyak 20 BUMN terancam anjlok lantaran "lemahnya neraca keuangan" dan rasio utang. Hingga akhir tahun lalu PT Adhi Karya misalnya mencatat arus kas negatif sebesar 3 triliun Rupiah, sementara Waskita Karya sebesar 2,7 triliun dan Wijaya Karya lebih dari 5 triliun Rupiah.

Saat ini total utang BUMN menurut Bank Indonesia mencapai Rp 4.091,71 triliun, sekitar 60% di antaranya berbentuk valuta asing yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah. Jika Rupiah melemah, kemampuan BUMN melunasi utang dalam mata uang asing dikhawatirkan akan menyusut.

"Kami mengamati tren ini dengan seksama karena menurut kami fenomena ini akan berlanjut dan meruncing pada 2018, terutama menjelang pemilu kepresidenan 2019," kata Xavier Jean, analis keuangan S&P.

Presiden Joko Widodo sejak awal mencanangkan ekspansi infrastruktur dan pemerataan pembangunan sebagai salah satu kebijakan prioritas pemerintah. Angka yang dijanjikan istana negara tergolong fantastis: 15 bandar udara baru, lebih dari 2.600 km jalan, 3.200 km rel kereta api, 24 pelabuhan kapal dan meningkatkan kapasitas produksi listrik sebanyak 45.000 megawatt hingga 2019.

Namun membiayai pemerataan pembangunan melalui mekanisme utang ditanggapi kritis oleh S&P. "Masih belum jelas buat kami apakah investasi yang dikucurkan BUMN di luar jawa, artinya di luar pusat populasi penduduk, akan menguntungkan atau tidak," kata Jean.

Menurutnya jika kenaikan utang perusahaan pelat merah terus berlanjut, maka BUMN akan terpaksa menghentikan investasi dalam lima tahun ke depan untuk menyeimbangkan neraca keuangan.

Saat ini BUMN masih giat mencari sumber pinjaman alternatif, antara lain dengan menerbitkan obligasi alias surat utang. Waskita Karya misalnya ingin menggalang dana segar sebesar Rp3 triliun lewat surat utang. Adapun obligasi global yang diterbitkan PT. Pelabuhan Indonesia III sejak awal tahun ditaksir bakal mendatangkan pinjaman senilai 13.5 triliun Rupiah.

rzn/hp (rtr, kompas, katadata, kumparan, detik)