Australia Bantah Rekrut Prajurit TNI
6 Januari 2017
Australia membantah "tudingan" berusaha "merekrut" prajurit terbaik Indonesia sebagai mata-mata. Klaim tersebut sebelumnya diungkapkan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo. "Setiap ada program pelatihan, seperti beberapa waktu lalu, lima hingga 10 prajurit terbaik akan dikirim ke Australia. Itu terjadi sebelum saya jadi panglima, jadi itu tidak akan saya biarkan," ujar Gatot seperti dikutip ABC.
"Tidak. Hal itu tidak benar dan bukan sesuatu yang biasa kami lakukan," kata Menteri Pertahanan Australia, Marise Payne. Ia juga menepis tudingan bahwa Canberra mendukung kemerdekaan Papua seperti tertera dalam materi pelajaran militer Australia, yang ditemukan di barak militer di Perth. "Sesuai Perjanjian Lombok, kami mengakui kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia."
Klaim Gatot yang disampaikan dalam sebuah pidato November silam dinilai kantor berita Australia, ABC, mengandung "bahasa Perang Dingin," dengan menyebut Australia mendidik serdadu untuk dijadikan sumber informasi atau untuk menanam pengaruh Canberra dalam pembuatan kebijakan di TNI.
"Setelah saya menjadi panglima TNI, hal itu tidak terjadi lagi. Mereka pastinya akan direkrut. Pasti akan direkrut," pungkasnya.
Periode ganjil
Hubungan kedua negara memasuki periode ganjil setelah Gatot menghentikan kerjasama militer dengan Australia. Pangkal perkara adalah materi pelajaran yang dianggap melecehkan, antara lain memuat tulisan "Pancagila" dan kisah mantan Komandan RPKAD Letjen (Purn) Sarwo Edhi Wibowo yang diklaim terlibat pembunuhan massal selama pembantaian 1965. RPKAD merupakan cikal bakal Kopassus.
Mabes TNI awalnya tidak merinci bentuk penangguhan kerjasama militer. Hal tersebut bahkan memicu kebingungan di antara matra dalam TNI sendiri. Angkatan Laut yang awalnya dijadwalkan menggelar latihan bersama dengan militer Australia Februari mendatang, sempat berada dalam gelap dan bertanya-tanya ihwal kelanjutan program tersebut.
"Entah dilanjutkan atau tidak, saya harus mengumpulkan informasi dulu. Biasanya kami tidak menangguhkan kerjasama pendidikan dan latihan. Tapi sekarang saya mendengar kami menunda semua bentuk kerjasama," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Kolonel Laut Gig Jonias Mozes Sipasulta.
Namun kini Jakarta meralat kabar tersebut. TNI hanya menunda kerjasama di bidang pendidikan bahasa. "Kami hanya menangguhkan pendidikan bahasa di tingkat parjurit khusus dan bukan kerjasama militer secara keseluruhan. Jadinya bedanya sangat besar," Kata Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan, Wiranto.
rzn/ap (afp,abc,kompas)