Australia Redakan Ketegangan dengan TNI

Australia berupaya meredakan ketegangan dengan Indonesia menyusul penangguhan kerjasama militer oleh TNI. Pemerintah di Canberra berjanji penyelidikan terhadap materi pelajaran yang diklaim melecehkan Pancasila akan segera rampung.

Menteri Pertahanan Marise Payne mengatakan perkara sudah berawal sejak November silam, ketika perwira Kopassus mengkritisi materi pelajaran pada lembaga pengajaran bahasa milik militer di barat Australia. Hingga kini belum jelas bentuk pelecehan yang diklaim oleh TNI.

Namun Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan "terlalu menyakitkan sehingga tidak perlu dijelaskan. Tentang tentara yang dulu, Timor Leste, Papua juga harus merdeka dan tentang Pancasila yang diplesetkan jadi Pancagila" ujarnya seperti dilansir Kompas.

Ihwal kemerdekaan Papua Barat, Payne mengatakan "isunya memang diangkat oleh menteri pertahanan Indonesia." Ia mengklaim pihaknya telah melakukan penyelidikan sejak November. Materi pelajaran yang dikeluhkan TNI akan segera diganti dengan materi "yang lebih pantas," ujarnya. "Kami sudah mengindikasikan penyesalan kami bahwa kasus ini terjadi."

Sementara Presiden Joko Widodo mengatakan isu tersebut bisa dituntaskan dengan cepat oleh kedua belah pihak. "Karena juga masalah, itu meskipun di tingkat operasional, tapi ini masalah prinsip," katanya di Jakarta.

Sanksi buat Perwira Australia

"Indonesia dan Australia sepakat untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Dan juga tidak mencampuri urusan domestik masing-masing," pungkas Jokowi.

Penangguhan kerjasama militer oleh TNI terjadi saat hubungan kedua angkatan bersenjata menghangat sejak skandal dugaan penyadapan telepon mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu memastikan militer Australia sudah memberikan sanksi terhadap perwira yang bertanggungjawab. "Itu kan yang letnan saja, kemudian sudah ditegur, sudah dihukum itu," ujarnya kepada Kompas di Istana Bogor, Rabu (4/1).

rzn/ap (ap,rtr,afp)