1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Bendera Palestina Berkibar di Markas UNESCO

13 Desember 2011

Palestina mengibarkan bendera di markas UNESCO di Paris hari Selasa (13/12) sebagai anggota ke-195 badan kebudayaan tersebut. Sebuah langkah historis dan simbolis dalam upaya Palestina diakui sebagai negara independen.

https://p.dw.com/p/13SAk
Delegasi bersorak setelah menyetujui keanggotaan Palestina dengan hasil voting 107-14 dengan 52 abstain dalam sesi konferensi umum UNESCO
Delegasi bersorak setelah menyetujui keanggotaan Palestina dengan hasil voting 107-14 dengan 52 abstain dalam sesi konferensi umum UNESCOFoto: dapd

Sorak sorai terdengar begitu bendera berwarna merah, hitam, putih dan hijau berkibar di tengah hujan di hadapan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Dirjen UNESCO Irina Bokova. "Ini adalah momen bersejarah," ujar Abbas kemudian. Sekitar 50 tamu diplomatik pada upacara usai pengibaran bendera menyambut pidato Abbas dengan berdiri dan membanjiri tepukan tangan.

Abbas mengatakan sangat tergerak dengan bergabungnya bendera Palestina dengan 194 anggota UNESCO lainnya di markas Organisasi PBB untuk pendidikan, sains dan kebudayaan tersebut di Paris. "Kami harap ini dapat menjadi pertanda baik bagi Palestina untuk menjadi anggota organisasi PBB lainnya," tukas Abbas. Palestina berencana untuk bergabung dengan 16 organisasi internasional yang diperbolehkan bagi anggota UNESCO. "Namun kami akan memilih waktu dan situasi yang tepat. Kami ingin momen yang menguntungkan," tambah Abbas tanpa menjelaskan kapan tepatnya momen itu.

'Boikot' Amerika Serikat

Palestina diakui sebagai anggota UNESCO melalui voting tanggal 31 Oktober lalu hingga mendorong Amerika Serikat untuk memotong dana bagi organisasi tersebut sebesar 80 juta Dolar per tahun atau 22 persen dari total anggaran UNESCO. Tanpa kontribusi Amerika Serikat di tahun 2011, UNESCO sekarang berada dalam krisis. Dua aturan hukum Amerika mewajibkan penghentian aliran dana bagi UNESCO, sehingga badan tersebut terpaksa mengencangkan ikat pinggang bagi program pembangunan dan keaksaraan di negara-negara seperti Irak, Afghanistan dan Sudan Selatan.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerahkan surat permohonan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon (23/9)
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerahkan surat permohonan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon (23/9)Foto: dapd

Sejumlah negara melobi Washington untuk memperbaharui pendanaan bagi UNESCO. Bokova juga bertemu dengan anggota kongres Amerika untuk mencari cara agar aturan hukum yang berlaku dapat diperbaiki sehingga UNESCO dapat kembali mendapatkan dana dari Amerika Serikat yang masih menjadi anggota penuh UNESCO, dan bahkan terpilih ke dalam dewan eksekutif setelah pemotongan dana.

Palestina juga tengah berupaya menjadi anggota penuh PBB. Langkah yang diancam veto Amerika Serikat sebelum negosiasi perdamaian dengan Israel terselesaikan. Abbas mengatakan pihaknya saat ini berusaha untuk memulai kembali dialog perdamaian dengan Israel. "Kami siap untuk melanjutkan negosiasi dengan Israel dan membahas pertanyaan keamanan serta perbatasan, dengan syarat Israel menghentikan aktivitas kolonisasi," tegas Abbas mengacu pada buntunya proses perdamaian yang lama tertunda.

Peran UNESCO

Abbas juga menekankan bahwa agama merupakan bagian dari warisan Palestina yang berusaha dilestarikan oleh UNESCO. Dan Yerusalem harus tetap menjadi ibukota tiga agama, yaitu Yahudi, Kristen dan Islam. Dalam kesempatan yang sama, sang petinggi UNESCO, Bokova menilai keanggotaan Palestina sebagai peluang bagi perdamaian. UNESCO adalah sebuah jembatan dan bukan dalih bagi perpecahan. UNESCO terkenal dengan program perlindungan budaya melalui situs Warisan Dunia. Namun misi utamanya termasuk aktivitas seperti pemberantasan kemiskinan, penyediaan air bersih, mengajar anak perempuan untuk membaca dan mempromosikan kebebasan berbicara.

Menjawab sebuah pertanyaan, Abbas mengatakan fakta bahwa Amerika Serikat menentang keanggotaan Palestina di UNESCO tidak berarti negeri Paman Sam tidak dapat lagi menjadi mitra netral dalam proses perdamaian Timur Tengah. "Amerika Serikat tetap menjadi perantara. Kami banyak tidak sepaham, namun kami bukan lawan."

ap/rtr/Carissa Paramita

Editor: Christa Saloh-Foerster