Berebut Tanah Sabah

Senin (04/03/13), Filipina mengimbau Malaysia agar menahan diri dan menjaga agar tidak terjadi eskalasi kekerasan di Sabah. Ditegaskan bahwa sengketa teritorial atas wilayah itu bisa diatasi secara damai. Sementara Malaysia telah mengerahkan ratusan pasukan tambahan, seiring laporan tentang semakin banyaknya warga Filipina yang datang ke kawasan itu.

Sejak pertengahan Februari, sekitar 180 pengikut Sultan Sulu Jamalul Kiram III dari Filipina Selatan bertenda di desa Lahud Datu, di kawasan timur Sabah. Mereka ingin menegaskan haknya atas wilayah, yang secara turun temurun terhitung sebagai bagian kesultanan Sulu.

Tanah Adat Yang Disewakan

Kerajaan Sulu mengkalim telah menyewakan wilayah Sabah pada tahun 1878 kepada sebuah perusahaan Inggris, British North Borneo Company. Perusahaan ini kemudian menyerahkannya kepada Malaysia pada tahun 1963. Hingga kinipun pemerintah di Kuala Lumpur membayar Sultan Sulu 5,300 Ringgit per tahun sebagai pertanda penyewaan. Namun dengan begitu, hak teritorial Kesultanan Sulu seakan dengan mudah terlupakan. Wakil dan pasukan bersenjata dari Kesultanan Sulu datang ke Sabah untuk menuntut negosiasi kembali kesepakatan teritorial itu.

Berusaha terus menenangkan suasana, juru bicara Departemen Luar Negeri Filipina Raul Hernandez menyatakan bahwa pemerintah Filipina telah menyerukan agar pasukan dari Kesultanan Sulu menyerah dengan damai. Karena itu, ia mengimbau agar Malaysia berlaku toleran terhadap sisa-sisa anggota pasukan Raja Muda Agbiuddin Kiram yang berada di lokasi dan menghindari pertumpahan darah.

Pemerintah Filipina juga telah meminta laporan mengenai kondisi di Sabah dan ijin agar kapal angkatan lautnya bisa mendarat di Lahad datu untuk membawa pulang anggota pasukan kesultanan Kiram itu.

Sumber Alam dan Pemilu

Sabah merupakan kawasan yang penting bagi Malaysia, dengan sumber alam seperti minyak dan gas bumi, ladang sawit dan juga penduduknya. Konflik ini menjadi masalah besar terutama bagi Perdana Menteri Najib Razak dan koalisi Barisan Nasional yang menghadapi pemilihan umum akhir April mendatang, apalagi sekarang partai-partai oposisi mulai mengikis dukungan bagi koalisi pemerintah di sana.

Seandainya keamanan di Sabah memburuk, Perdana Menteri Razak akan terpaksa mengundurkan jadwal pemilihan umum. Kritik yang dihadapinya juga bakal meningkat. Koalisi partainya berulang kali dituduh memberikan kemudahan imigrasi kepada pendatang baru yang bersedia mendukungnya.

Menolak Renegosiasi

Perdana Menteri Razak mengancam kelompok Sulu dengan tindakan tegas, apabila tak segera meninggalkan Sabah. Dinyatakan, Malaysia tidak mau menegosiasi kembali kesepakatan yang sudah berjalan puluhan tahun ini.

Kekisruhan ini diperkirakan juga merupakan dampak dari upaya perdamaian di Filipina Selatan, yang menyebabkan sebagian besar kekuasaan Sulu diserahkan kepada kelompok Moro, tanpa mengindahkan kesulatanan itu. Mantan Sultan Sulu, Jamalul Kiram, abang dari Sultan Sulu saat ini mengatakan bahwa para wakil kesultanan itu berangkat ke Malaysia dan menuntut hak adat atas tanah Sabah sebagai protes atas kesepakatan perdamaian di Filipina yang tidak adil.

Kesultanan Sulu tersebar di beberapa pulau Filipina Selatan.