Demokrasi Tanpa Toleransi

Apakah Indonesia masih bisa mengklaim diri sebagai negeri yang toleran?

Akhir Mei, Indonesia menjadi sorotan dalam sidang Dewan HAM PBB. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dicecar soal meningkatnya penyerangan atas gereja dan pengikut Ahmadiyah.

Beberapa tahun terakhir intoleransi atas kelompok minoritas menguat.

Seorang pendeta ditikam di Bekasi. Tiga pengikut Ahmadiyah disiksa hingga tewas di Banten. Di Lombok, jamaah Ahmadi dipaksa bertahun-tahun hidup di pengungsian: rumah dan kebun mereka dibakar, keselamatan mereka terancam. Di beberapa tempat, umat Kristen tidak bisa beribadah karena gereja mereka disegel.

Inilah wajah Indonesia, dua belas tahun setelah reformasi. Sebuah wajah yang retak.

Selama ini dunia memuji kesuksesan Indonesia dalam transisi demokrasi. Indonesia dan Turki dianggap sebagai contoh bahwa demokrasi bisa berkembang di negara berpenduduk mayoritas muslim.

Itulah wajah Indonesia yang dilihat dunia. Tapi demokrasi Indonesia tidak semulus itu. Melihat lebih dekat akan segera menyadarkan kita bahwa ada banyak bopeng di sana.

Intoleransi tidak hanya milik kelompok ekstrim yang jumlahnya kecil. Bahwa mereka yang paling aktif dan vokal mendiskriminasi kelompok lain: ya. Tapi sesungguhnya, pandangan mereka didukung oleh publik yang lebih luas.

Hampir semua survey menunjukkan indikasi bahwa masyarakat Indonesia semakin tidak toleran terhadap perbedaan keyakinan.

Itulah yang menyebabkan pejabat atau aparatus negara sering ragu menindak kelompok garis keras. Karena diam-diam, banyak orang mendukung pandangan seperti itu. Pandangan yang tidak toleran terhadap perbedaan.

Dan Menteri Luar Negeri di forum terhormat PBB, dengan optimis mengatakan: tidak ada negara dunia selain Indonesia yg memiliki keragaman budaya dan nilai toleransi agama seperti Indonesia.

Semoga ia tidak sedang bercanda.

Andy Budiman