1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Demonstran Thailand Memblokade Registrasi Pemilu

cp/as (afp, dpa)23 Desember 2013

Demonstran di Thailand mencegah partai-partai politik ikut serta pemilu dengan mengepung pusat registrasi. Blokade tidak membuahkan hasil, karena sejumlah partai kini sudah terdaftar sebagai peserta pemilu.

https://p.dw.com/p/1AeyT
Foto: Christophe Archambault/AFP/Getty Images

Ratusan pengunjuk rasa dari pihak oposisi berkumpul di depan sebuah stadion di Bangkok yang dijadikan tempat registrasi keikutsertaan pemilihan umum, sebagai upaya mencegah perwakilan partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tanggal 2 Februari mendatang.

Sedikitnya 150.000 orang disebut-sebut telah berpartisipasi dalam protes menentang pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, yang dituntut untuk mundur. Anggota oposisi utama Partai Demokrat, yang selama 2 dekade terakhir gagal memenangkan mayoritas di parlemen, menyatakan mereka akan memboikot pemilu.

Meski protes terus dilancarkan, sembilan partai politik telah berhasil memasuki stadion hari Senin (23/12/13) untuk memulai proses registrasi. Termasuk diantaranya partai PM Yingluck, Pheu Thai, menurut laporan online surat kabar Bangkok Post.

Surat kabar tersebut mengutip wakil sekretaris komisi pemilu Somsak Suriyamongkol yang mengatakan 26 parpol lainnya tidak dapat memasuki stadion. Namun setelah melayangkan keluhan ke kantor polisi terdekat, partai-partai politik tersebut telah dianggap ikut registrasi, demikian pernyataan resmi komisi pemilu.

Demonstran: Pemilu akan sia-sia

Menurut Somsak, Yingluck berada pada posisi teratas dalam daftar kandidat Pheu Thai, sehingga akan kembali diajukan sebagai perdana menteri apabila partainya menang pemilu.

Kabar ini kemungkinan besar membuat geram para demonstran, yang telah menuntut Yingluck untuk mundur. Mereka mengklaim Yingluck tidak lebih dari boneka bagi saudara lelakinya, PM Thaksin Shinawatra yang tergeser dalam kudeta tahun 2006. Pengunjuk rasa menilai martabat pemilu akan tercoreng dan hanya akan mengantar 'rezim Thaksin' yang baru.

Para demonstran menyarankan dibentuknya sebuah 'dewan rakyat' untuk memastikan reformasi berjalan dengan baik pasca pemilu nanti. Meski mereka telah mengimbau militer untuk campur tangan, seperti pada tahun 2006, militer menolak untuk ikut campur.

Thaksin amat populer di kalangan pemilih kelas pekerja dan di wilayah pedesaan, terutama di bagian utara dan timur laut, yang melambangkan kubunya dengan baju merah. Sementara elit politik Thailand, yang melambangkan diri dengan baju kuning, mengecam Thaksin sebagai pejabat yang korup dan ancaman bagi status quo di negeri Gajah Putih itu.

cp/as (afp, dpa)