1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Demonstrasi Damai Berlanjut di Yordania

11 Februari 2011

Para demonstran di Yordania berhimpun kembali di kantor perdana menteri dan mendesak sebuah pemerintahan yang memberikan kebebasan dan keadilan sosial.

https://p.dw.com/p/10FeM
Protes di YordaniaFoto: picture alliance / dpa

Seperti halnya pekan lalu, usai sholat Jumat (11/02), ribuan orang memenuhi jalan-jalan di Amman dan kota-kota lainnya. Jumlah mereka jauh lebih sedikit ketimbang pengunjuk rasa di Mesir dan Tunisia. Namun mereka menginginkan hal serupa: yakni reformasi. Abdel, seorang diantara demonstran itu berujar: „Pemerintah harus melaksanakan petunjuk Raja, dengan demikian kita memperoleh undang-undang pemilu yang bijaksana.“

Jordanien Unruhen Kabinett Umbildung Marouf al-Bakhit
Marouf al-BakhitFoto: AP

Sebagaimana pemimpin serikat pekerja dan kelompok Islamis ini, pihak oposisi menerima pemerintahan baru yang ditunjuk Raja Abdullah II hanya sebagai pemerintahan transisi. Karena orang-orang itu diangkat kembali oleh raja bukan melalui pemilu bebas. Hal ini harus diubah sesuai dengan kemauan rakyat Yordania. Rakyat menginginkan agar raja nantinya hanya memiliki peran representatif dan tidak seperti sekarang, berpengaruh menentukan kebijakan politik dan orang-orangnya di pemerintahan. Seorang jurnalis Yordania, Walid Kalaji mengemukakan pendapatnya: „Sebuah pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, berdasarkan monarki yang konstitusional, yang baik bagi negeri ini. Rejim ini harus menyadari bahwa sudah waktunya ada perubahan. Rakyat kini membutuhkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Kami harapkan, ini bisa terjadi setelah perubahan undang-undang pemilu.“

Raja Abdullah II tampaknya dapat menerima pemikiran itu. Monarki tidak untuk diperdebatkan. Meski demikian, pemerintahan yang ditunjuk oleh monarki, sebenarnya merupakan sebuah pemerintahan wajah lama -- pemerintahan yang tanpa kelompok Islam, yang dalam pemilu mampu meraup sepertiga jumlah suara. Meski diajak masuk dalam pemerintahah, kelompok Islam tidak ingin ambil bagian dalam permainan lama yang tidak demokratis. Kelompok Islam yang menjadi pendorong kekuatan aksi demonstrasi Jumat ini, diakui sebagai kelompok moderat dan tidak ingin menjadikan negara itu sebagai negara Islam, papar Mohammad al Masri dari Universitas Yordania di Amman: “Ihwanul Muslimin Yordania, berbeda dengan Ihwanul Muslimin di negara-negara lain. Mereka hanya gerakan politik biasa diantara banyak gerakan lain di negeri ini."

Flash-Galerie König Abdullah begrüßt neuen Regierungschef
Raja Abdullah II dan PM Marouf BakhitFoto: picture-alliance/ dpa/dpaweb

Bersama dengan kelompok kiri, organisasi-organisasi kepemudaan dan serikat-serikat kerja, Ihwanul Muslimin di Yordania akan terus melakukan tekanan. Mereka memberi kesempatan pada pemerintah untuk segera membuat undang-undang pemilu dan melakukan reformasi sosial. Lalu berkampanye menentang tingginya harga bahan pangan dan pajak. Selain itu, mendesak dibukanya lapangan kerja dan mengatasi pengangguran, juga ada dalam daftar tuntutan mereka. Secara umum kelompok Islamis sebenarnya tidak menaruh percaya pada pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri Marouf Makhit. Mereka akan terus berdemonstrasi hingga tuntutan-tuntutan mereka akan pemerintahan yang representatif dan reformasi terpenuhi.

Ulrich Leidholdt / Ayu Purwaningsih

Editor : Hendra Pasuhuk