Dewan Keamanan PBB Akan Keluarkan Sanksi Baru bagi Iran

Resolusi baru dirancang oleh Lima negara anggota tetap DK PBB: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina, plus Jerman. Empat negara Barat menginginkan sanksi yang jauh lebih keras. Antara lain dengan menyasar sektor energi Iran. Namun Rusia dan Cina bekerja keras untuk melunakkannya.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton yang sedang berada di Ekuador, menjanjikan untuk berbicara lebih jauh sesudah DK PBB melakukan pemungutan suara hari ini. Betapapun, kata Hilalry Clinton, "Saya kira, kita bisa mengatakan bahwa ini akan merupakan sanksi paling berat yang pernah dihadapi Iran. Dan betapa besarnya kekuatan masyarakat dunia yang bersatu dalam masalah ini, juga sangatlah berarti."

Rancangan resolusi 10 halaman itu meliputi berbagai tindakan keras terhadap berbagai kepentingan Iran, khususnya di sektor ekonomi. Dui segi perbankan adalah langkah keras terhadap bank-bank Iran di luar negeri yang dicurigai memiliki hubungan dengan program nuklir, serta melakukan pengawasan ketat terhadap transaski-transaksi keuangan dengan bank-bank Iran, termasuk Bank Sentral Iran.

Rancangan sanksi itu juga mencakup perluasan embargo senjata, pencantuman tiga perusahaan milik Maskapai Pelayaran Republik Islam Iran, serta 15 perusahaan milik Pasukan Penjaga Revolusi Iran. Resolusi itu juga menetapkan hak pemeriksaan terhadap kapal-kapal kargo Iran atau yang dicurigai terkait program nuklir Iran, sebagaimana sudah terjadi menyangkut Kora Utara.

Sebagai tambahan, adalah dimasukkannya 40 perusahaan internasional ke dalam Daftar Hitam PBB. Semuanya dicurigai terlibat membantu program pengembangan nuklir Iran. Asset perusahaan-perusahaan itu di seluruh dunia akan dibekukan. Dalam daftar hitam baru itu juga terdapat nama seorang individu, Javad Rahiqi, seorang kepala pusat pengembangan nuklir Iran. Seluruh asetnya akan dibekukan dan ia akan pula menghadapi pencekalan internasional.

Dalam tahap akhir penyusunan resolusi PBB itu, Selasa (08/06)malam, pembahasan alot terjadi khususnya menyangkut 40 perusahaan yang masuk daftar hitam, termasuk dua bank. Cina menuntut agar salah satu bank itu, Bank Pembangunan Ekspor Iran, dikeluarkan dari daftar hitam.

Negara-negara Barat berusaha melobi Libanon untuk mengambil suara setuju terhadap resolusi dalam Sidang DK PBB hari Rabu (09/06) ini. Mereka melobi pula Turki dan Brasil agar mengambil sikap abstain. Namun Libanon susah untuk mendukung resolusi, karena kelompok Shiah Hisbullah yang didukung Iran kini merupakan bagian dari pemerintahan Libanon. Sementara Turki dan Brazil diyakini akan mengambil sikap menentang. Bahkan kedua negara ini sejak awal tidak mau terlibat dalam penyusunan rancangan resolusi, karena menganggap sanksi baru tidak diperlukan.

Bulan Mei lalu, Turki dan Brasil melancarkan langkah diplomatik yang berbuah kesediaan Iran untuk mengirim uranium mereka yangs udah diperkaya ke Turki. Namun bagi Barat, ini tetap tidak cukup, karena Iran tetap tidak bersedia menghentikan program pengayaan nuklirnya.

Di pihak lain, Iran menganggap kekukuhan Barat ini menunjukkan bahwa mereka memang lebih suka berkonfrontasi. Karenanya, kata Dubes Iran di PBB Mohammad Khazaee, Iran tidak punya pilihan, kecuali mengambil tindakan balasan yang setimpal. Ia tak menjelaskan lebih jauh mengenai hal itu.

Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad sedang melawat di Asia Tengah. Hari Rabu (09/06) ini, ia dijadualkan berbicara dengan Presiden Tajikistan Emomali Rakhmon di Dhusanbee. Sebelumnya ia berada di turki, hadir dalam sebuah KTT. Dalam acara itu ia menyindir PM Rusia Vladimir Putin yang juga hadir, untuk "tidak berpihak pada mereka yang sudah menjadi musuh rakyat Iran selama 30 tahun".

Namun Rusia dipastikan mendukung resolusi kali ini. Dan akibatnya, Ahmadinejad memutuskan untuk tidak hadir dalam KTT Organisasi Kerjasama Shanghai, yang akan berlangsung di Uzbekistan, Kamis (10/06). Kelompok Shanghai ditulang-punggungi dua anggota DK PBB yang turut menyetujui sanksi: Rusia dan Cina. Negara anggota lainnya adalah Kazakhstan, Kyrgistan, Tajikistan dan Uzbekistan. Sejumlah negara, seperti Iran, India dan Pakistan berstatus sebagai peninjau, dan sejak lama menyatakan minatnya untuk bergabung.

Ging Ginanjar/afp/reuters

Editor: Hendra Pasuhuk