1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Diperdebatkan, Dokumen Curian Kasus Pajak

2 Februari 2010

Berbagai media Eropa melaporkan, seorang informan menawarkan kepada pemerintah Jerman data-data dari sekitar 1500 orang yang mungkin menyembunyikan uang mereka dari dinas perpajakan Jerman di bank-bank Swiss.

https://p.dw.com/p/LpTt
Foto: picture-alliance / ZB / DW-Montage

Jumlahnya penggelapan pajak bisa mencapai 100 juta Euro. Informan tersebut menuntut bayaran sebesar 2,5 juta Euro dari pemerintah Jerman. Di Jerman kini muncul perdebatan pro kontra mengenainya. Pemerintah dianggap sebagai 'penadah' barang curian. Kanselir Jerman Angela Merkel sendiri telah mengatakan, bahwa semua akan dilakukannya untuk memperoleh data itu.

"Saya sama seperti orang biasa yang ingin menghentikan aksi penggelapan pajak. Kita harus mulai membicarakan langkah-langkah yang harus diambil. Jika data-data tersebut relevan, maka kita harus mendapatkannya." Merkel tidak mengatakan apakah pemerintah Jerman bersedia membayar untuk informasi itu.

Pemerintah Swiss memperingatkan Jerman, bahwa membeli informasi yang didapatkan secara ilegal melanggar kebijakan publik dan prinsip saling percaya. Swiss juga menolak untuk bekerja sama jika pemerintah di Berlin benar-benar membeli informasi tersebut. Padahal tahun lalu, tepatnya Maret 2009, usai mendapat tekanan dari dunia internasional, Swiss telah melonggarkan akses informasi bank-banknya.

Ulrich Nussbaum, pejabat tinggi urusan keuangan di Berlin berpendapat, kewajiban tidak hanya terletak pada Swiss saja. "Menurut saya, pemerintah Jerman harus melakukan penyelidikan keseluruhan, khususnya di Swiss. Kita tidak harus memberi kesan bahwa kita 'menyerang' Swiss. Tetapi saya rasa, kita bisa menjalankan penyelidikan bersama pemerintah Swiss dan membicarakan cara memperoleh data-data semacam itu."

Harian Financial Times Jerman melaporkan, bahwa informan yang memiliki data pelaku penggelapan pajak Jerman adalah Herve Falciani, seorang pakar informatika yang pernah bekerja bagi bank Inggris HSBC di Jenewa-Swiss. Bulan Agustus lalu, Falciani dikatakan juga menawarkan informasi yang mirip bagi pemerintah Perancis. Namun, Falciani menyangkal laporan tersebut.

Sementara itu, Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schäuble mengatakan, bahwa pemerintah mempertimbangkan untuk mengatasi kasus ini seperti mereka dulu menangani kasus senada yang melibatkan Liechtenstein, negara yang juga kerap menjadi sorotan karena dianggap 'membantu para investor' menyembunyikan kekayaan mereka dari petugas pajak.

Di tahun 2008, dinas rahasia Jerman membayar lebih dari 5 juta Euro untuk memperoleh nama-nama pengusaha, atlet dan penghibur Jerman yang dituduhkan menggelapkan uang senilai 4 milyar Euro. Dalam proses investigasi, Jerman berhasil memperoleh kembali pajak sebesar 180 juta Euro.

Apakah ini berarti pemerintah Jerman sebenarnya sudah menghalalkan prosedur membayar informasi ilegal? Peter Schaar, pejabat urusan kerahasiaan data Jerman berusaha menepisnya. "Tidak. Pemerintah tidak bisa dibilang sebagai penadah barang curian. Mereka kan tidak berusaha menjadi lebih kaya secara ilegal dengan informasi tersebut. Tetapi kesan tersebut memang tidak bisa dihilangkan. Menurut saya, dalam kasus semacam ini negara hukum harus berhati-hati untuk tidak terperosok ke jalur yang ilegal."

Richard Fuchs/Vidi Legowo-Zipperer

Editor: Hendra Pasuhuk