Dunia Tunggu Keputusan Trump Soal Perjanjian Iklim
1 Juni 2017
Mata dunia tertuju pada Gedung Putih menjelang keputusan Presiden Donald Trump ihwal keterlibatan AS dalam perjanjian iklim yang bakal diumumkan Selasa (1/6) sore waktu setempat. Trump yang berulangkali mengancam akan keluar dari perjanjian iklim mengaku telah "mendapat banyak informasi dari kedua belah pihak."
Perjanjian Paris sejak awal dilihat sebagai duri dalam daging oleh Partai Republik. Sebagian kader konservatif bahkan menyebut perubahan iklim sebagai "hoax" yang diciptakan sebagai senjata politik.
Jika Trump memutuskan keluar, maka kesepakatan multilateral yang digagas untuk mencegah kenaikan suhu Bumi itu terancam layu sebelum berkembang. Perjanjian iklim lahir lewat perundingan terpisah antara bekas Presiden AS Barack Obama dan Presiden Cina Xi Jinping yang berlangsung alot.
Namun Trump mendapat tekanan dari dunia internasional terkait komitmen iklim Amerika Serikat. Bersamaan dengan itu Uni Eropa dan Cina hari Selasa (1/6) bertemu di Brussels untuk menegaskan komitmen iklim kedua pihak.
Delegasi Cina yang dipimpin Perdana Menteri Li Keqiang dijadwalkan bakal bertemu Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, dan Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker.
Terlepas dari keputusan Trump, "Cina dan Uni Eropa akan tetap mengimplementasikan perjanjian iklim," tutur seorang pejabat senior Uni Eropa kepada kantor berita AFP. "Perjanjian Paris akan dijalankan secara utuh bahkan jika AS menarik diri."
Di bawah pemerintahan Obama, Amerika Serikat berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 26-28 persen di bawah level 2005 pada tahun 2025. Amerika Serikat adalah produsen emisi gas rumah kaca terbesar kedua setelah Cina.
Jikapun Trump memutuskan untuk mematuhi komitmen AS, maka Gedung Putih diyakini bakal melucuti komponen perjanjian iklim seperti dana pembangunan untuk negara berkembang atau memangkas target pengurangan emisi yang telah ditetapkan Obama.
"Bahkan jika pemerintah memutuskan menarik diri dari Perjanjian Paris, adalah sangat penting buat penduduk AS secara keseluruhan, termasuk kota, negara bagian dan pelaku bisnis, untuk tetap aktif," melindungi lingkungan, kata Sekretaris Jendral PBB, Antonio Guterres.
rzn/hp (afp, dpa)