ECOWAS Bahas Eskalasi di Pantai Gading

Pertemuan para pemimpin dari blok Afrika Barat ECOWAS akan menjadi pertemuan khusus kedua tentang Pantai Gading bulan ini, setelah menskors keanggotaan negara tersebut pada pertemuan pertama dan menyerukan agar Gbagbo menyerahkan kekuasaan.

Sejumlah pengamat mengatakan, ECOWAS dapat menjatuhkan sanksi individual seperti pembatasan bepergian selama krisis, namun para pejabat menutup mulut rapat-rapat tentang apa yang akan dibawa ke meja perundingan di Abuja, ibukota Nigeria.

Sementara itu AS menyatakan tengah berunding dengan negara-negara di kawasan tentang dukungan bagi misi PBB di Pantai Gading yang berkekuatan 9.000 tentara helm biru.

"Kami berbicara dengan sejumlah negara anggota blok Afrika Barat ECOWAS, untuk mencari kemungkinan memperkuat pasukan penjaga perdamaian PBB," kata Juru bicara Departemen Luar Negeri, Philip Crowley, pada wartawan.

Sejak Gbagbo memerintahkan pasukan PBB untuk angkat kaki dari Pantai Gading, "tidak bisa dijamin bahwa ia entah kapan menantang pasukan PBB dengan tentaranya sendiri", tambah Crowley.

Ketua ECOWAS, yang saat ini dijabat oleh Presiden Nigeria, Goodluck Jonathan, telah mengirim surat kepada Laurent Gbagbo atas nama ke-15 anggota, menyerukan agar ia segera turun dari kursi kepresidenan.

Tekanan terhadap Laurent Gbagbo semakin bertambah setelah Bank Sentral regional Afrika Barat menutup akses Gbagbo terhadap dana negara.

Para mentri dari bank sentral menyatakan dalam deklarasi yang dikeluarkan kamis malam, bahkwa bank tidak lagi mengakui otoritas Gbagbo sebagai presiden. Dan, akses kepada dana negara Republik Pantai Gading hanya akan diberikan pada pemerintah yang resmi dari Alassane Outtara.

Laurent Gbagbo berkuasa di Republik Pantai Gading lewat kudeta tahun 2000. Pada pemilu akhir November, ia kalah dari kandidat presiden kubu oposisi, Alassane Outtara, yang mendapat dukungan dunia internasional. Namun Mahkamah Konstitusi membalikkan keputusan Komisi Pemilu, dan menyatakan Gbagbo sebagai pemenang. Krisis politik di Pantai Gading sejauh ini telah menewaskan lebih dari 170 orang.

Hari Kamis (23/12), Dewan HAM PBB mengeluarkan resolusi yang mengecam keras penculikan dan pembunuhan di pantai Gading, dalam kekerasan pascapemilu. Dewan HAM PBB juga menyatakan keprihatinan akan kekejian yang terjadi di negara itu.

Resolusi yang diserukan oleh Nigeria, atas nama negara-negara Afrika dan AS itu, menandai pertunjukan kesatuan yang langka dalam Dewan HAM PBB yang bermarkas di Jenewa.

Voting untuk mengeluarkan resolusi dilakukan setelah dewan mendengarkan laporan Wakil Komisaris Tinggi untuk HAM PBB Kyung-wha Kang. Ia mengkonfirmasi bahwa 173 orang tewas sejak krisis dimulai 16 Desember, setelah Gbagbo menolak menyerahkan kekuasaaan pada Ouattara. Selain itu, terdapat 90 kasus penyiksaan, lebih 470 penangkapan dan penahanan serta 24 kasus penghilangan secara paksa.

PBB sudah mengakui Ouattara sebagai pemenang pemilihan presiden, sementara Sekjen PBB Ban Ki-moon melontarkan kekuatiran akan kembali terjadinya perang saudara di Pantai Gading.

afp/rtr/Renata Permadi

Editor: Edith Koesoemawiria