150110 Rüstungsexporte Deutschland

Dalam lima tahun terakhir, volume ekspor senjata Jerman berlipat dua, demikian menurut Institut Perdamaian Stockholm (SIPRI). Jumlah senjata yang diekspor Jerman hanya bisa dikira-kira, kata pakar Pusat Informasi untuk Keamanan Transatlantik Otfried Nassauer, "Dalam dua tahun terakhir, Jerman memberikan izin untuk mengekspor senjata senilai delapan sampai sembilan miliar Euro. Ini tidak berarti bahwa Jerman benar-benar menjual senjata sebanyak itu. Kami hanya bisa bicara mengenai izin penjualan. Tapi kalau dilihat dari angka ini, Jerman termasuk pengekspor besar dunia."

Jerman kerap menuai kritik karena hal ini, mengingat di antara negara pembeli juga terdapat sejumlah negara yang terlibat konflik seperti Pakistan atau Israel. Kedua negara ini di masa lalu memesan kapal selam dalam jumlah besar dari Jerman. Konferensi Gereja dan Perkembangan, sebuah LSM Jerman, setiap tahun meluncurkan laporan yang mendata pemesanan dan penjualan senjata.

"Pihak yang berniat menggoyahkan spiral penjualan senjata di Timur Tengah, Asia Selatan dan Tenggara serta Amerika Selatan tidak boleh menguatkan dinamika industri senjata," demikian kritik Karl Jüsten yang mewakili Gereja Khatolik.

Senjata perang, seperti panser dan senapan, hanya boleh diekspor jika ada izin khususnya. Sebaliknya, bagi peralatan yang juga bisa digunakan untuk keperluan sipil, seperti mesin kapal, syaratnya tidak begitu ketat. Keputusan, apakah ekspor produk tertentu diizinkan atau tidak tergantung pada sejumlah pertimbangan. Mulai dari masalah teknis, seperti misalnya apa kegunaan produk yang diekspor, sampai situasi di negara yang berniat membeli senjata. Dapatkah produk tersebut mempertajam konflik yang ada atau melanggar HAM?

Jika dibandingkan dengan negara Eropa lainnya atau dalam perbandingan internasional, Jerman termasuk negara yang memberlakukan peraturan ekspor senjata secara restriktif. Meski negara Uni Eropa sepakat untuk memberlakukan standar bersama untuk ekspor senjata, pemberian izin untuk menjual senjata diberikan berdasarkan kriteria yang berbeda-beda. Perusahaan transnasional seperti EADS misalnya kerap memilih berbisnis di negara yang persyaratannya tidak terlalu ketat.

Mathias Bölinger/Ziphora Robina

Editor: Hendra Pasuhuk