Hizbullah Masuk Daftar Teror Uni Eropa

Menlu Inggris William Hague sudah lama mendesak agar sayap militer Hizbullah masuk daftar organisasi teroris. Menlu Jerman Guido Westerwelle juga menegaskan, penting untuk mengirim sinyal jelas. "Kita tidak boleh membiarkan sayap militer Hizbullah melakukan kegiatan teror di Uni Eropa. Kalau kita punya cukup bukti, kita harus bertindak", kata Westerwelle.

Aparat keamanan memang mengumpulkan cukup bukti. Sayap militer Hizbullah dituduh berada di belakang serangan teror Juli 2012 di kawasan wisata Burgas di Bulgaria. Dalam serangan itu, enam turis Israel tewas, sopir bus Bulgaria dan pelaku serangan juga tewas. Lebih 30 orang menderita luka-luka.

Jawaban Tegas Eropa

Beberapa negara seperti Ceko, Malta dan Irlandia tadinya keberatan menerapkan langkah itu. Argumen mereka: Memasukkan Hizbullah ke daftar teroris bisa membuat Libanon tidak stabil. Karena di Libanon, Hizbullah ikut dalam pemerintahan dan merupakan sebuah kekuatan politik yang legitim. Hizbullah adalah fraksi terkuat di parlemen. Selain itu, situasi di Libanon saat ini sedang labil dengan masuknya banyak pengungsi dari Suriah.

Tapi menlu Inggris William Hague tidak setuju dengan argumen itu. "Yang penting adalah, kita harus menunjukkan persatuan dan ketegasan menghadapi teror. Hal ini juga penting bagi Libanon". Ia menambahkan, jika ada tindakan teror dilakukan di Uni Eropa, maka Eropa harus memberi jawaban. Inggris bulan Juni sudah mengusulkan agar sayap militer Hizbullah masuk dalam daftar organisasi teror.

Dengan keputusan itu, berarti Uni Eropa bisa membekukan rekening bank Hizbullah. Selain itu, semua orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan sayap militer Hizbullah juga bisa diblokir rekening banknya. Semua properti dan harta lain Hizbullah di Eropa juga bisa dibekukan.

Proses Perdamaian Timur Tengah

Tema lain yang dibahas para menteri luar negeri adalah rencana perundingan baru antara Israel dan Palestina. Uni Eropa memuji prakarsa menlu AS John Kerry dalam upaya mendorong kembali proses perundingan. Setelah tiga tahun terhenti, Israel dan Palestina menyatakan akan memulai lagi perundingan.

Menlu Jerman Guido Westerwelle melihat sinyal yang memberi harapan. "Kami akan mendukung prakarsa menlu Amerika Serikat, agar ada pembicaraan langsung antara Palestina dan Israel. Ini bisa menjadi terobosan bersejarah."

Mengenai situasi di Mesir, para menteri luar negeri Uni Eropa mendesak agar Mesir segera kembali ke jalan demokrasi. "Kita harus membantu agar ada stabilitas dan keamanan, sehingga situasi ekonomi bisa membaik," kata pejabat urusan luar negeri Catherine Ashton.

Uni Eropa mendesak pemerintahan transisi di Mesir agar membebaskan mantan presiden Mohammed Mursi dan melakukan pembicaraan dengan semua pihak. Para menteri luar negeri Eropa meminta agar pemilu dilaksanakan secepatnya dan berjanji akan memberi bantuan finansial kepada Mesir.

hp/cs (dpa, rtr, afp)