271009 Spanien Immigranten

Selama satu dasawarsa ekonomi Spanyol mengalami booming berkat kerja keras dan keringat pekerja migran. Tapi kini, pemerintah Spanyol mendorong legislasi yang akan membatasi hak-hak buruh, mengurangi akses mereka untuk layanan kesehatan, memperketat aturan dan meningkatkan hukuman bagi kaum migran yang tak berdokumen.

Masyarakat sipil menentang undang-undang yang diperkirakan akan ditetapkan akhir tahun 2009 ini, dan hampir setiap pekan berdemonstrasi. Hari Minggu (25/10) lalu, ratusan orang berkumpul di Madrid untuk menyambut kelompok migran yang tiba usai perjalanan sepanjang 700 km. Para migran, yang terdiri dari sekitar 40 warga Amerika Latin, Afrika dan Asia itu melakukan "long march" guna memprotes pengubahan undang-undang imigrasi Spanyol, yang dikuatirkan akan memposisikan para migran tidak tetap sebagai kriminal.

Journalis Pakistan, Naveed Khan, yang sebulan lalu bergabung dalam "long march" dari kota Barcelona, tergugah melihat dukungan di sepanjang perjalanan, “Hebat sekali. Ketika berangkat, kami kuatir karena tak tahu bagaimana harus menghadapi banyak hal. Tapi lambat laun, dari hari ke hari kegembiraan kami bertambah dan banyak sekali orang yang menunjukan dukungan, baik orang Spanyol maupun kaum imigran."

Meski begitu, aksi ini sedikit telat, karena Juni lalu pada dasarnya parlemen Spanyol sudah memberikan lampu hijau bagi rancangan undang-undang yang anti-imigran itu. Dalam sembilan tahun terakhir, undang-undang imigrasi Spanyol sudah berubah sebanyak empat kali. Perubahan terakhir ini, mengaitkan ijin tinggal seseorang dengan pekerjaan tetap. Kaum sosialis yang berkuasa mengikuti kebijakan yang kini berlaku di seluruh Eropa, yaitu mengatur dan mengontrol arus imigrasi melalui hukuman-hukuman yang lebih berat.

Menurut Claudo Patricio, konsultan hukum organisasi bantuan migran dan pencari suaka COMRADE, perubahan paling kontroversial adalah bahwa: layanan kesehatan akan dibatasi dan hukuman tahanan sampai 60 hari apabila tidak memiliki dokumen yang diwajibkan. Selain itu, bagi kaum imigran yang memiliki ijin tinggal semi permanen, hak bergabung dengan keluarga yang dimilikinya akan lebih jauh dibatasi.

Kelompok-kelompok imigran juga telah berulang kali mengirimkan delegasi yang diharapkan bisa mempengaruhi keputusan anggota parlemen. Carlos dari Kolumbia merupakan salah seorang diantaranya. Tuturnya, “Delegasi kami telah menghadap ke Kongres dan dalam pertemuan yang berlangsung kamipun menjelaskan manifesto itu. Meski kami didengarkan dan mereka berjanji akan membantu, mereka juga mengingatkan bahwa rancangan itu tak mungkin bisa diubah seluruhnya.”

Agar bisa menggolkan legislasi baru, pemerintah Spanyol yang tidak memiliki mayoritas mutlak di parlemen, harus merundingkan semua amandemen undang-undang dengan kelompok oposisi dan partai-partai kecil. Meskipun suara-suara oposisi cukup lantang, banyak butir-butir kontroversial yang tak bakal diubah. Para politisi menyadari adanya penelitian Pusat Studi Sosiologi yang menunjukan bahwa satu di antara setiap lima orang di Spanyol menilai bahwa imigrasi merupakan masalah utama negara mereka.

Sementara itu dosen universitas asal Marokko, Professor Khadija Elmad, menilai bahwa semua pemerintahan harus menghindari tindakan yang mengkambinghitamkan kaum imigran. Profesor Khadija Elmad, yang pakar urusan migrasi dan Hak Azasi Manusia, mengatakan, “Pada saat krisis seharusnya ada hak-hak dasar yang dijamin, juga bagi kaum migran. Tidak bisa plinplan. Di satu pihak mengatakan, kami membutuhkan para migran, tapi kalau ada krisis kemudian mengatakan, mereka itulah penyebabnya. Dan para migran seperti kami menjadi kelompok pertama yang terimbas krisis."

Lebih dari 28% dari 5 juta imigran yang menetap di Spanyol kini tunakarya, sepuluh persen lebih tinggi daripada angka tunakarya warga Spanyol. Dan kini, para migran tersebut terancam kehilangan ijin tinggalnya.

Hazel Healy / Edith Koesoemawiria
Editor: Hendra Pasuhuk