Islam Jadi Tema Kampanye Pemilu Jerman

Jerman adalah negara sekuler. Agama tidak memainkan peranan penting dalam politik. Tapi sejak gelombang pengungsi yang mayoritasnya kaum Muslim menyerbu Jerman pada 2015, dan serangkaian aksi teror atas nama Islam di Eropa, menyebabkan Islam naik daun jadi agenda politik.

Tema burka juga mencuat, jika membahas integrasi, walau hanya ratusan perempuan di Jerman yang mengenakan busana yang menutup seluruh tubuh ini. Saat presiden Jerman dijabat Christian Wulff pada 2010, ia menegaskan "Islam adalah bagian dari Jerman". Tapi situasinya kini berubah, karena bulan September mendatang akan digelar pemilu baru, dan partai-partai mapan mencemaskan pengaruh partai populis kanan.

Tema Islam dan terorisme

Sejauh ini dua partai terbesar di Jerman, Uni Kristen Demokrat-CDU dan Partai Sosial Demokrat-SPD selalu menghindari tema kampanye terkait Islam, budaya adiluhung Jerman dan integrasi. Hingga pertengahan Juli 2017, kandidat utama partai SPD, Martin Schultz mulai menyinggung krisis pengungsi.

Sebuah tema, yang menurut pakar politik Oskar Niedermayer, bersama dengan tema Islam dan terorisme, akan menjadi tema paling penting. Periset partai kenamaan dari Berlin ini kepada DW mengatakan: "Dalam masa kampanye beberapa pekan mendatang, ini bisa jadi potensi untuk terus digoreng."

Apa yang menyebabkan diskusi mengenai Islam atau Syariah jadi sulit? Terdapat banyak penafsiran, yang membuat batasan antara keduanya jadi baur. "Dengan syariah, orang dapat melanggar hak asasi manusia atau juga bisa menjadi landasan bagi HAM", ujar para hukum dan pakar Islam, Mathias Rohe kepada DW disela-sela sebuah seminar di Frankfurt.

Kesetaraan hak

Di negara-negara yang menerapkan sistem Syariah dan norma-normanya, terlihat jelas tendensi represif ini. Demikian kata Susanne Schröter, ketua pusat penelitian Islam Global- FFBI di Frankfurt dalam interview dengan DW. "Kita melihat bukan hanya dalam hak bersekolah ada diskriminasi yang serupa. Bahwa pria dan wanita tidak memiliki kesetaraan hak, dan kaum pria memiliki hak lebih besar".

Schröter juga melihat, di Eropa ada tendensi penerapan aturan Islam yang represif. "Di negara dimana ada kawasan hunian kaum Muslim, terutama di Inggris dan Perancis, kami melihat bahwa aturan Islam itu diterapkan pada tatanan sosial." Schröter menunjukkan contohnya, sejumlah cafe atau resoran di kawasan pemukiman ini, tidak boleh dikunjungi kaum perempuan. Di jalanan tidak ada lagi perempuan yang tidak mengenakan hijab."

Di Jerman memang tidak ada diskriminasi semacam itu. Namun Schröter mengamati adan tendensi mulai naiknya tekanan dari kaum konservatif terhadap kaum remaja Muslimah, untuk mengenakan hijab di sekolah dan pemisahan jender.

"Banyak dilakukan mobbing lewat media sosial, dengan meneror orang tua yang membebaskan cara berbusana anaknya lewat internet, dan memaki anak perempuan mereka yang tidak mengenakan hijab sebagai pelacur", lapor pakar Islam dari Jerman itu.

Masyarakat multibudaya?

Peneliti partai dari Berlin, Niedermayer saat mencermati program kampanye masing-masing partai mencermati adanya pertanyaan, apakah Jerman seharusnya lebih banyak membuka diri ke arah sebuah masyarakat multibudaya? Ataukah mestinya sistem dan norma yang tumbuh secara historis di masyarakat Jerman lebih ditekankan lagi?

Niedermayer mengatakan, sejauh ini tidak ada satupun partai politik di Jerman yang menyasar kelompok Muslim sebagai target khusus. Padahal di Jerman saat ini bermukim sekitar 5 juta warga Muslim. Walau begitu tudak diketahui, berapa persennya yang memiliki hak pilih dalam pemilu.

Sementara itu pakar ilmu politik asal Dresden, Werner Patzelt menegaskan, dalam konteks multibudaya, kesetaraan hak antara lelaki dan perempuan adalah norma yang sudah berakar di Eropa dan harus jadi prasyarat umum. Patzlet berpendapat, persyaratan dasar bagi kehidupan multibudaya adalah, semua pendatang menerima budaya Jerman. "Semua tidak akan berjalan, jika sebagian orang, justru memaksakan penafsiran agamanya secara serius."

Matthias von Hein (as/ap)