Israel Hanya Terima AS Sebagai Penengah Pembicaraan Langsung

Pemerintah Israel hanya akan menerima undangan untuk mengadakan perundingan langsung mengenai perdamaian dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, jika pemerintah AS yang mengundang, dan bukan apa yang disebut Kuartet Timur Tengah. Kabinet keamanan yang terdiri dari tujuh orang dan berada di bawah pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyepakati hal tersebut. Demikian laporan radio Israel Senin pagi kemarin (16/08).

Tuntutan Israel dan Kuartet Timur Tengah

Ditambahkan juga, undangan dari Gedung Putih tersebut tidak boleh mengikutsertakan syarat, yang harus dipenuhi Israel sebelum memulai perundingan kembali dengan Abbas, yang telah terhenti satu setengah tahun lalu.

Kuartet Timur Tengah, yang beranggotakan AS, Uni Eropa, PBB dan Rusia akan memberikan pernyataan resmi berkaitan dengan hal ini. Demikian dilaporkan lebih lanjut oleh radio Israel. Dalam pernyataan bersama ini, Israel dan Palestina akan diminta untuk mengadakan kembali pembicaraan langsung. Kuartet Timur Tengah menuntut pemerintah Israel untuk meneruskan penghentian sementara pembangunan pemukiman di wilayah Tepi Barat Yordan, yang diduduki.

Pembicaraan perdamaian itu rencananya akan selesai dalam setahun. Pokok utama pembicaraan harus mengenai pendirian negara Palestina di wilayah-wilayah yang diduduki Israel tahun 1967, serta pengakuan Yerusalem timur sebagai ibukota negara Palestina yang akan datang.

Desakan Palestina

Tuntutan Kuartet Timur Tengah ini ditolak pemerintahan Netanyahu. Menurut laporan baik di koran Israel, maupun Palestina, Kuartet Timur Tengah membuat pernyataan berdasarkan desakan Presiden Mahmoud Abbas. Presiden Palestina itu ingin agar Eropa lebih diikutsertakan dalam perundingan perdamaian, yaitu untuk menjadi instasi yang mengawasi kedua pihak yang bertikai.

Abbas terutama menginginkan hal itu untuk mencegah terus dilaksanakannya pembangunan pemukiman Yahudi, saat perundingan perdamaian masih berlangsung, seperti telah terjadi di masa lalu.

Mantan menteri Palestina untuk urusan tahanan, Abu Saida, yang juga menjadi penasehat Abbas mengatakan dalam wawancara dengan radio Israel, "Itu sekarang menjadi masalah Israel dengan Kuartet Timur Tengah. Itulah tujuan saya. Bagi saya penting, bahwa hakim harus ada. Kami sedang berada dalam konflik. Kami perlu hakim yang memutuskan, siapa yang salah dan siapa tidak. Sikap mana yang benar dan tidak. Siapa yang menyabot proses perdamaian dan tidak."

Pengamat Skeptis

Avi Issacharoff, seorang koresponden Israel untuk masalah Palestina pada harian "Ha'aretz" memandang skeptis upaya AS untuk menarik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta Presiden Palestina Mahmud Abbas ke meja perundingan. Ia mengatakan, bisa saja perundingan kembali dimulai. Tetapi dari sudut isi perundingan langsung, jika itu diadakan, ia tidak melihat kesempatan besar untuk maju.

Issacharoff menambahkan, "Kalau soal Netanyahu, kita masih tetap terpaku pada masalah perbatasan, pada kehadiran militer di Lembah Yordan. Jadi kita tidak dapat bergerak ke masalah lebih besar seperti Yerusalem, di mana kedua belah pihak segera terbakar amarah, begitu kompleks mesjid Al Aksa disinggung, sehingga masalah remeh lainnya saja tidak dapat dibicarakan lagi.“

Menurut laporan harian "Ha'aretz", dalam kabinet keamanan Israel, sebagian besar anggotanya setuju, bahwa pembangunan pemukiman di Tepi Barat Yordan dimulai sepenuhnya, segera setelah moratorium dari November 2009 itu berakhir bulan depan.

Clemens Verenkotte / Marjory Linardy

Editor: Rizki Nugraha