151209 GB Israel Livni

Pemerintah Israel mengecam tajam surat penangkapan yang dikeluarkan sebuah pengadilan Inggris terhadap pemimpin oposisi Israel Tzipi Livni. Silvan Shalom, wakil perdana menteri Israel tegas menggambarkan pandangan sebagian besar masyarakat Israel, ungkapnya, “Dalam hal ini, kami semua adalah Tzipi Livni. Pengejaran, serta upaya penangkapan seperti ini tak bisa berlanjut. Kini tiba waktunya, kami mengubah modus bela diri menjadi modus serang.”

Adanya surat penangkapan yang dikeluarkan sebuah pengadilan di London terhadap mantan Menteri Luar Negeri Tzipi Livni sama sekali tak dapat dimengerti oleh mereka. Kementrian Luar Negeri lsrael kemudian memanggil Duta Besar Inggris Tom Phillips untuk menyampaikan protesnya. Israel memandang dikeluarkannya surat penangkapan itu sebagai hal yang serius.

September lalu aktivis pro-Palestina di Inggris juga mengajukan permohonan penangkapan mantan Menhan Israel Ehud Barak yang berkunjung ke London, terkait pelanggaran HAM dalam operasi militer di Gaza. Permintaan itu ditolak pengadilan karena Ehud Barak memiliki imunitas diplomatik.

Kini seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Israel menuntut Duta Besar Inggris agar pemerintahan Inggris mengubah peraturan yang memungkinkan surat penangkapan itu. Kementrian Luar Negeri Israel memperingatkan, situasi dimana politisi dan pejabat Israel terancam penangkapan di Inggris harus segera berakhir. Ditegaskan, dalam kondisi seperti sekarang, hubungan Israel dan Inggis dapat memburuk.

Dalam ofensif militer terhadap Gaza tahun lalu, Tzipi Livni menduduki jabatan inti dalam troika kepemimpinan Israel, bersama mantan Perdana Menteri Ehud Olmert dan Menteri Pertahanan Ehud Barak. Ketika itu, Livni menyampaikan pembelaan kuat atas serangan Israel terhadap Jalur Gaza.

Pembelaan itu diutarakan kembali usai pertemuannya dengan menteri luar negeri Jerman saat itu, Frank Walter Steinmeier. Pada konferensi pers 11 Januari, Tzipi Livni mengatakan, “Kami berada dalam hari ke 16 operasi dan serangan militer terhadap jalur Gaza akan dilanjutkan, karena ini merupakan jalan yang benar dan saya ingin, bahwa Israel memutuskan kapan menarik kembali pasukannya dan bukan dunia”.

Dalam operasi militer itu, Israel menewaskan lebih dari 1400 warga Palestina. Menurut organisasi-organisasi pemantau Hak Azasi Manusia dan sebuah komisi investigasi PBB, militer Israel melakukan Pelanggaran Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Atas dasar ini, kelompok-kelompok pro Palestina di Inggris mengajukan permohonan penangkapan pada hari Sabtu lalu (12/12).

Sementara itu, Tzipi Livni direncanakan akan menghadiri sebuah konferensi Dana Nasional Yahudi di London pada hari Minggu berikutnya. Namun kemudian dibatalkan. Terkait peristiwa ini Tzipi Livni yang juga Ketua Partai Kadima menegaskan bahwa operasi Gaza perlu dilakukan guna menunjukan kemampuan Israel membela diri. Dasar keputusan untuk menarik pasukan dari Jalur Gaza adalah kenyataan bahwa Israel memiliki hak untuk bereaksi, sama seperti yang dilakukan oleh negara Barat di banyak lokasi lain. Demikian ungkap Livni.

Saat ini di Israel, ancaman dari sistim hukum Inggris terhadap pemimpin oposisi Tzipi Livni menuai banyak simpati. Namun tampaknya, ia tidak akan mengunjungi London dalam waktu dekat.

Sebastian Engelbrecht / Edith Koesoemawiria
Editor: Christa Saloh