1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Jakarta Bantah OPM Buka Kantor di Wamena

18 Februari 2016

Pemerintah pusat di Jakarta membantah laporan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah mendirikan kantor perwakilan di Wamena, Papua.

https://p.dw.com/p/1HxGW
West Papua Indonesische Soldaten
Foto: picture-alliance/dpa

"Saya telah berusaha mengkonfirmasikannya dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, soal rumor tentang OPM mendirikan kantor perwakilan, dan itu tidak benar," kata juru bicara Presiden Johan Budi seperti dikutip Antara.

Johan mengatakan bahwa rumor itu tidak akan menciptakan masalah keamanan di Papua.

Sebelumnya ada laporan beredar menyatakan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah membuka kantor di Wamena dan langkah itu didukung banyak negara di kawasan Melanesia.

President Joko Widodo mencanangkan pendekatan lunak (soft policy) untuk menangani konflik Papua. Jokowi ingin memprioritaskan pendekatan dengan negosiasi dan dialog menghadapi gerakan separatis. Sampai sekarang, beberapa tahanan politik sudah mendapatkan grasi dan pembebasan tanpa syarat.

Indonesien Entlassung Filep Karma politischer Aktivist
Aktivis Papua Filep Karma dibrebaskan tanpa syarat dari penjara di Abepura, 19 November 2015Foto: picture-alliance/dpa/D. Mahendra

Pada bulan Mei tahun lalu, selama kunjungan keduanya ke Papua, Jokowi menyatakan jurnalis asing bebas meliput ke Papua. Tapi hal itu ditentang oleh militer dan aparat keamanan, sehingga Presiden terpaksa membatalkan niatnya.

OPM melansir laporan bahwa mereka sudah membuka kantor di Wamena, dalam upaya untuk mencari dukungan internasional untuk kemerdekaan Papua.

Pembukaan kantor hari Senin (15/02) yang memakai nama United Liberation Movement West Papua (ULMWP) itu didukung oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sovagare, kata juru bicara OPM, Sebby Sambom.

Indonesisches Militär in Papua
Pasukan khusus Indonesia melakukan pemeriksaan di Timika, Desember 2012Foto: T. Eranius/AFP/Getty Images

ULMWP sebelumnya telah mendirikan kantor di Port Vila, ibukota Vanuatu, dan di Honiara, Kepulauan Solomon Island Honiara.

Perdana Menteri Solomon Manasye Sovagare saat ini menjabat sebagai pimpinan Masyarakat Melanesia Selatan, Melanesian Spearhead Group (MSG).

"Ini adalah bukti dukungan MSG untuk perjuangan kita," kata Sebby Sambom.

Kelompok hak asasi Imparsial menyatakan, pemerintah bisa merangkul perwakilan ULMWP sebagai perwakilan masyarakat Papua yang tinggal di luar negeri.

"Saya pikir lebih baik bagi pemerintah untuk merangkul mereka dan menciptakan perdamaian di tanah Papua," kata Direktur Imparsial Poengky Indartikepada harian Jakarta Globe.

hp/ap (jakarta post, antara, jakarta globe)