Jepang Siap Tembak Roket Korut

Menteri Pertahanan Jepang, Satashi Morimoto memerintahkan tembak jatuh dan hancurkan, jika roket yang diluncurkan dari negara tetangga Korea Utara dinilai mengancam teritorial Jepang. Sebagai antisipasi, di Pulau Okinawa di bagian selatan Jepang, disiapkan sistem penangkis peluru kendali Patriot tipe PAC-3.

Selain itu, bersama Amerika Serikat disiapkan kapal perang yang dilengkapi sistem radar AS Aegis serta roket penangkal serangan udara tipe SM-3 di kawasan perairan Jepang. Juga di areal gedung kementrian pertahanan di Tokyo dipasang sebuah sistem penangkis rudal Patriot.

Juru bicara pemerintah di Tokyo menegaskan, warga dapat tetap melakukan aktifitas harian seperti biasa. "Jika semua berjalan sesuai rencana, roket dari Korea Utara tidak akan jatuh di kawasan teritorial Jepang. Namun Tokyo berharap, Pyongyang membatalkan rencana peluncuran roket itu"

Korea Utara Lancarkan Provokasi

Pemerintah di Pyongyang pekan lalu mengumumkan, dalam selang waktu antara 10 hingga 22 Desember, akan melakukan lagi peluncuran uji coba sebuah roket pengangkut satelit. Uji coba pertama roket sejenis bulan April tahun ini mengalami kegagalan dan jatuh ke laut beberapa detik setelah diluncurkan.

Media pemerintah Korea Utara menyatakan, setelah kegagalan peluncuran pertama, roket pengangkut sudah diperbaiki kinerjanya. Para pengamat menduga, roket akan diluncurkan tanggal 17 Desember, bertepatan peringatan setahun kematian mantan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Il, ayah penguasa saat ini Kim Jong Un.

Rejim di Pyongyang sebelumnya menyatakan jaminannya, bahwa roket yang akan diluncurkan, tidak akan mempengaruhi situasi di negara-negara tetangga. Namun negara tetangga Korea Selatan dan Jepang serta mitra erat kedua negara itu, Amerika Serikat menduga, negara komunis itu hendak menguji coba teknologi peluru kendali antar benua.

Roket balistik semacam itu, merupakan komponen terpenting pengangkut hulu ledak atom. Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan menyebutkan, ujicoba roket semacam itu, jelas-jelas melanggar resolusi PBB.

as/dk (afp,dpa)