Kanselir Jerman Kunjungi Moldova untuk Pertama Kalinya

Politisi papan atas barat jarang bertamu di Kishinev, ibukota Moldova. Negara ini terletak di antara Rumania dan Ukraina dan dikenal sebagai negara miskin di Eropa. Hari Rabu (22/8) Kanselir Jerman Angela Merkel mengunjungi ibukota Moldova. Ini merupakan kunjungan pertama seorang kanselir Jerman sejak pernyataan kemerdekaan Moldova yang sebelumnya merupakan sebuah republik Soviet.

Merkel melakukan kunjungan satu harinya di Moldova dalam rangka peringatan 20 tahun hubungan antara kedua negara. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Vlad Filat, Kanselir membicarakan tentang hubungan bilateral dengan Uni Eropa. Demikian menurut kalangan diplomatik di Berlin. Jerman menganggap Republik Moldova sebagai negara percontohan di dalam inisiatif Uni Eropa yang disebut "Kemitraan Timur". Ukraina, Belarus, Georgia Armenia dan Azerbaijan termasuk dalam kemitraan ini. Diharapkan inisiatif ini dapat merajut hubungan negara-negara bekas republik Soviet dengan Uni Eropa.

Penyelesaian konflik tua

Sebuah tema lain juga tercantum di agenda pembicaraan Merkel, yaitu konflik Transnistria yang menyangkut masa depan sebuah kawasan yang membentang sekitar 100 kilometer di tepi timur sungai Dniester. Kawasan ini melepaskan diri dari Moldova melalui perang tahun 1992. Saat itu penduduk Transnistria yang berbahasa Rusia itu menolak pendekatan Republik Moldova terhadap tetangganya Rumania. Sekitar 500.000 orang hidup di negara separatis yang mereka namakan Republik Moldova Transnistria yang menyatakan bahwa Tiraspol adalah ibukotanya. Perekonomian di wilayah yang menurut hukum internasional termasuk Moldova itu cukup lemah. Penduduknya dapat hidup berkat dukungan dari Moskow yang menempatkan pasukannya di wilayah tersebut dan memberikan bantuan keuangan.

Inisiatif Meseberg

Sejak beberapa tahun terakhir Jerman meningkatkan upayanya untuk ikut menyelesaikan konflik Transnistria. "Di belakangnya terdapat keyakinan mendasar bahwa orang di Eropa bertanggung jawab untuk menyelesaikan peningkatan konflik yang berpotensi mendestabilisasi dan membawa kerusuhan", ujar jurubicara pemerintah, Steffen Seibert kepada Deutsche Welle. Alasan inilah yang menggerakkan Jerman dan negara barat lainnya untuk aktif di Balkan, tambah Seibert.

Akhir Juni 2012 digelar perundingan tidak resmi untuk kedua kalinya pada tahun ini di Jerman yang dihadiri petinggi dari Kishinev dan juga dari Tiraspol. Perundingan ini adalah hasil dari yang disebut inisiatif Meserberg. Juni 2010 di Istana Meseberg di dekat Berlin, Merkel dan mantan presiden Rusia, Dmitry Medvedev menyepakati upaya untuk ikut menyelesaikan konflik Transnistria.

Gerakan di kedua pihak

Sejak itu terlihat beberapa kemajuan. Setelah sepi selama 6 tahun. Perundingan "5+2" kembali digelar. Perundingan ini diikuti oleh wakil dari Kishinev, Tiraspol, Ukraina, Rusia dan OSCE ( Organisasi untuk keamanan dan Kerjasama Eropa). Amerika Serikat dan Uni Eropa berperan sebagai pengamat. Perundingan ini membawa hasil. Maret 2012 disepakati untuk kembali mengaktifkan jalur kereta api. Dengan begitu pemerintah di Kishinev berharap memperbaiki lalu lintas barang ke pelabuhan Odessa, Ukraina, di Laut Hitam yang melewati Transnistria.

Namun, perubahan terpenting terjadi di tingkat politik. Menangnya Nicolae Timofti dalam pemilu presiden Maret 2012 lalu mengakhiri krisis yang telah berlangsung tahunan. Di Tiraspos juga terjadi pergantian kekuasaan. Igor Smirnov yang sekitar 20 tahun berkuasa di wilayah separatis itu, tak terduga kalah dalam pemilu presiden Desember 2011. Presiden baru wilayah itu adalah Yevgeny Shevchuk.

Masa depan yang masih belum pasti

Anggota parlemen Jerman Manfred Grund yang memimpin Forum Jerman-Moldova menyebut perundingan Transnistria sebagai "penuh harapan". Tidak hanya melalui penggantian presiden yang menandai adanya kemajuan di kedua pihak, tambah Grund. Ia juga berharap bahwa antara Kishinev dan Tiraspol akan terjadi kemajuan baik dalam sektor bantuan kemanusiaan, hubungan lalu lintas, kerjasama ekonomi dan kontak sosial.

Tetapi ia menambahkan bahwa masalah konflik itu "jauh lebih besar" ketimbang yang terlihat pada pandangan pertama. Ini disebabkan karena "kedua pihak tela berkembang sendiri-sendiri", demikian tambah anggota parlemen Jerman itu.

Roman Goncharenko/Christa Saloh-Foerster

Editor: Hendra Pasuhuk