1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Kapolri Ingatkan Larangan Aksi Massal dan Pawai 11 Februari

10 Februari 2017

Kapolri Jenderal Tito Karnavian kembali menegaskan keputusan kepolisian tidak mengijinkan aksi massal di luar Masjid Istiqlal pada tanggal 11 Februari.

https://p.dw.com/p/2XKCm
Indonesien Tito Karanvian
Foto: Getty Images/AFP/R. Gacad

Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian menyatakan, masih tercium aroma politik dalam rencana aksi tanggal 11 Februari di Jakarta.

Kapolri sekali lagi menegaskan, kegiatan aksi massal di luar areal Masjid Istiqlal pada tanggal 11 Februari itu dilarang."Jalan kaki hari Sabtu, masih hari kerja, di jalan protokol itu mengganggu, apalagi mengusung isu politik," kata Tito Karnavian di Jakarta hari Jumat (10/2)

Kelompok-kelompok penentang Basukio Tjahaja Purnama alis Ahok tadinya berencana menggelar unjuk rasa dan berpawai dari Monas ke Bundaran HI.

Namun karena tidak ada ijin dari kepolisian, akhirnya acara diubah menjadi kegiatan ibadah di Masjid Istiqlal. Pihak Polda Metro Jaya menegaskan, jika massa aksi melanggar kesepakatan, polisi akan membubarkan acara.

Indonesien Jakarta Demonstration von Islamisten
Aksi massal 4 november 2016 menuntut penangkapan Ahok berakhir rusuhFoto: REUTERS/I. Rinaldi

"Masih cukup kental aroma politik dari masalah ini, kita melihat bahwa masalah keagamaan sebaiknya tidak dikaitkan dengan masalah politik," kata Tito.

Panitia aksi tadinya meminta ijin melakukan untuk rasa yang akan dihadiri ribuan orang, namun polisi tidak setuju dengan alasan keamanan dan terlalu dekat dengan penyelenggaraan minggu tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, 15 Februari mendatang.

"Yang ada hanya ibadah saja", kata Tito Karnavian dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Dareah Metro Jaya hari Jumat. Jika ada massa yang berpawai melalui kota, "polisi yang didukung oleh militer akan mengambil tindakan tegas," tandasnya.

Konferensi Pers itu dihadiri juga oleh Panglima Kodam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolda Metro Jaya Mochamad Iriawan. Lebih dari 20.000 polisi akan dikerahkan untuk menjaga keamanan menjelang Pilkada.