Kenapa Ribuan Warga Disandera di Papua?

Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia masih menunda operasi bersenjata untuk membebaskan dua desa yang disandera kelompok separatis bersenjata di dekat tambang Freeport di Papua. Sejauh ini sebanyak 700 personil angkatan darat disiagakan untuk memantau situasi.

"Untuk sementara ini kami memprioritaskan langkah preventif. Kami tidak memaksa masuk karena tidak ingin warga menjadi korban," kata Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Macbon. "Mereka adalah kelompok kriminal yang melakukan kekerasan dan intimidasi. Apa yang mereka inginkan adalah perang," imbuhnya.

Kepolisian RI mengatakan para penyandera tidak melakukan kekerasan terhadap penduduk yang tersandera. "Sampai sejauh ini komunikasi yang kita dapatkan warga masih baik-baik saja. Memang secara fisik mereka tak mendapatkan kekerasan", kata Kepala Divisi Humas Polri Setyo Wasisto.

Sikap menahan diri aparat keamanan selaras dengan himbauan pemerintah di Jakarta. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengatakan ingin mencari jalan keluar tanpa kekerasan.

"Kita kan ingin supaya keadaan itu aman damai. Semua masalah diselesaikan dengan musyawarah mufakat, tidak ada serang menyerang, tidak ada tuduh menuduh, tidak ada konflik. Kan begitu keinginan kita,” ujarnya kepada Tribun News di Jakarta.

Freeport mengklaim kelompok tersebut hingga kini belum mengajukan tuntutan, kata jurubicara Riza Pratama. Drama penyanderaan di desa Banti dan Kimbely itu tidak mengganggu produksi di tambang Grasberg.

Namun begitu Kapolri Jendral Tito Karnavian meyakini pelaku digerakkan oleh uang. ""Motifnya masalah ekonomi, ketidakpuasan. Kadang dibawa ke isu separatisme," katanya seperti dilansir Merdeka.

Hal serupa disuarakan Kepala Divisi Humas Polri Setyo Wasisto. Menurutnya kelompok bersenjata bertindak sebagai preman atas tambang emas ilegal milik warga setempat. "Keliatannya ini kan sudah mendapatkan nilai ekonomi dengan menguasai daerah situ sehingga ini ingin mempertahankan," tuturnya kepada awak media di Jakarta.

Di dua desa di Tembagapura tersebut marak pertambangan ilegal milik rakyat yang menampung limbah emas Freeport. Sejak lama pemerintah telah diwanti-wanti perihal keberadaan kelompok bersenjata yang memanen duit dari industri ilegal tersebut. TNI sempat berniat membubarkan tambang ilegal, namun terbentur protes masyarakat.

Hingga kini sekitar 1.300 penduduk belum boleh berpergian keluar desa. Kelompok bersenjata yang beranggotakan dua puluhan orang itu dikabarkan merupakan bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

rzn/hp (afp, merdeka, kompas, tribun)