1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Koalisi Prabowo Kuasai MPR

8 Oktober 2014

Koalisi pendukung presiden terpilih Joko Widodo yang dimotori PDIP kalah dalam pemilihan Ketua MPR yang dimenangkan Zulkifli Hasan. Pemerintahan Jokowi bakal mendapat tantangan besar dari Koalisi Prabowo di parlemen?

https://p.dw.com/p/1DS1f
Foto: Adek Berry/AFP/Getty Images

Pemilihan Ketua MPR periode 2014-2019 berlangsung alot sampai Rabu dini hari (08/10). Berbeda dari biasanya, pimpinan MPR kali ini tidak ditetapkan berdasarkan musyawarah, melainkan lewat voting. Setelah sempat tertunda selama dua jam, Zulkifli Hasan dari PAN memenangkan pemungutan suara yang berlangung sampai pukul 4 pagi.

Zulkifli Hasan adalah calon yang diajukan Koalisi Prabowo, dengan wakil ketua Mahyuddin (Golkar), EE Mangindaan (Partai Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS) dan Oesman Sapta Odang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Paket ini memperoleh 347 suara dari 678 anggota DPR dan DPD yang hadir. Sedangkan kubu yang diusung PDIP dan aliansinya hanya memperoleh 330 suara, satu suara abstain.

Selama sidang MPR Selasa malam, dinamika muncul setelah kubu PPP menyatakan menyeberang dari Koalisi Prabowo dan bergabung dengan aliansi PDIP. Tapi tetap saja, paket yang diusung PDIP kalah dengan beda 17 suara.

Hambatan bagi Jokowi?

Kekalahan di MPR, dan sebelumnya di DPR, bisa menjadi hambatan besar bagi pemerintahan Jokowi-JK yang mencanangkan agenda ambisius. Tapi Jokowi sendiri mengaku tidak khawatir dengan perkembangan itu.

"Tidak ada masalah menjadi minoritas (di parlemen). Saya punya pengalaman serupa di Jakarta (sebagai gubernur) dan tidak ada masalah dalam menjalankan program", kata Jokowi kepada wartawan.

"Di tingkat nasional nanti juga sama saja", tandasnya.

Kemenangan Jokowi dalam pemilu presiden Juli lalu sempat mendongkrak indeks pasar saham, yang berharap pemerintahan yang baru akan lebih serius memerangi korupsi dan memperbaiki iklim investasi.

Tapi kekalahan kubu PDIP dalam pemilihan Ketua DPR dan MPR membuat sebagian kalangan khawatir, pemerintahan mandek karena banyak agendanya yang tertahan di parlemen.

Belum berhasil menjangkau oposisi

Kubu PDIP sampai saat ini gagal mengajak partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Prabowo menyeberang. Memang ada komunikasi intensif yang dilakukan lewat berbagai jalur dengan bagian dari Golkar, PPP dan Partai Demokrat, namun hingga kini Koalisi Prabowo tampaknya tetap solid.

Hanya dalam pemilihan Ketua MPR, PPP menyeberang ke kubu PDIP karena sakit hati tidak ditawari kursi wakil ketua MPR. Namun Koalisi Prabowo tetap memenangkan pemilihan itu.

"Jokowi-JK belum menawarkan insentif politik apa-apa", kata Sekretaris Jendral PPP Romahurmurziy. "Mereka sulit mencapai mayoritas dengan cara itu", imbuhnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, memang sudah memperingatkan, Jokowi "akan membayar mahal" untuk pencalonan dirinya sebagai presiden. "Kami akan menggunakan kekuatan untuk melakukan investigasi dan menghambat", katanya kepada kantor berita Reuters.

Tapi Jokowi tetap optimis. "Pemerintahan baru kami yakin bisa menjalankan agendanya dengan baik. Para investor tidak perlu ragu, kami jamin tidak ada masalah. Tidak akan ada yang menolak program-program yang berguna bagi rakyat", tuturnya.

Sebagian pengamat menilai, Jokowi tetap harus mencari untuk mendapatkan dukungan lebih besar di parlemen.

hp/vlz (rtr, dpa)