Komisi Uni Eropa Gugat Jerman
31 Mei 2012
Dalam debat panjang mengenai penyimpanan data, Uni Eropa kini melayangkan gugatan terhadap Jerman kepada Mahkamah Eropa. Hal ini telah dikonfirmasi Brussel. Gugatan ini merupakan klimaks dari pertikaiaan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Meskipun kebijakan Uni Eropa tahun 2006 mengenai penyimpanan data telekomunikasi telah diterapkan Jerman, namun pada Maret 2010 Mahkamah Konstitusi Jerman membatalkan bagian dari peraturan retensi Jerman. Alasannya, peraturan Uni Eropa tersebut tidak sesuai dengan konstitusi Jerman dan hak individu atas privasi. Sejak itu, koalisi pemerintahan Jerman tidak mencapai satu kesepakatan mengenai hal ini. Dan Komisi Uni Eropa sudah kehilangan kesabaran.
Brussel memang bersedia untuk meninjau ulang kebijakan tersebut dan bahkan mungkin akan mengubahnya. Namun juga ditekankan, terlepas dari itu Jerman berkewajiban untuk menerapkannya. Tahun lalu sudah digelar proses terhadap Jerman yang dianggap telah melanggar perjanjian. Jerman harus memberikan pembelaan tentang status pelaksanaan kebijakan Uni Eropa ini. Dan dokumen mengenainya telah dikirim ke Brussel Desember 2010.
Koalisi Pemerintah Tidak Sepaham
Walaupun demikian Komisi Eropa masih belum puas. Pada bulan Maret lalu, Jerman dituntut unuk membuat rancangan peraturan yang memenuhi persyaratan peraturan yang diterapkan Uni Eropa. Batas waktu berkahir pada tanggal 30 April. Kini Komisi Uni Eropa menuntut denda sebesar 315.000 Euro untuk setiap hari yang berlalu sejak batas waktu tersebut, sampai Jerman menerapkan hukum yang memuaskan. Jumlah denda ini sekitar 9.500.000 per bulan.
Penyimpanan data secara universal untuk pemantaun diharapkan dapat membantu memerangi kejahatan dan terosrisme. Sejak Mahkamah Konstitusi Jerman mementahkan peraturan ini, Menteri Kehakiman Jerman Sabine Leutheusser-Schnarrenberger dan Menteri Dalam Negeri Jerman Hans-Peter Friedrich terlibat dalam perdebatan tentang bagaimana untuk merancang versi baru dari peraturan ini.
Menteri Kehakiman Jerman Sabine Leutheusser, dari Partai Demokrat Liberal, menentang Undang-undang tersebut, mengatakan bahwa periode penyimpanan data selama enam bulan terlalu lama. Periode ini dapat diberlakukan hanya dalam kasus di mana terdapat bukti konkrit adanya kecurigaan. Sementara Menteri Dalam Negeri Hans-Peter Friedrich dari Uni Sosial Kristen CSU mendukung undang-undang tersebut. Menurutnya, itu perlu untuk membantu penegakan hukum dan keamanan.
Dalam penyimpantan data telekomunikasi disimpan seluruh lalu lintas dara telekomunikasi untuk satu periode tertentu. Lalu lintas data mencakup alamat IP komputer dan nomor telepon dari koneksi yang dipakai untuk menelpon atau mengirim email, juga awal dan akhir sambungan telepon atau internet. Pada ponsel, data lokasi juga akan disimpan. Namun isi percakapan telepon maupun email tidak disimpan.
yf (dpa/dap/afp)