Kunjungan Merkel di Ceko
3 April 2012
Mengawali kunjungan satu harinya di ibukota Ceko Praha, Kanselir Jerman Angela Merkel bertemu Perdana Menteri Petr Necas untuk membicarakan posisi hubungan bilateral Jerman-Ceko. 20 tahun lalu, Jerman dan Ceko menandatangani perjanjian bertetangga, untuk meninggalkan masa lalu yang dibayangi perang, pendudukan dan pengusiran.
Seusai pembicaraan dengan Necas, kanselir Merkel juga menekankan suara senada dalam pembahasan menyangkut Pakta Fiskal di Uni Eropa yang selama ini tidak ditandatangani oleh Ceko. Meski demikian Kanselir Jerman itu tetap mengupayakannya. Namun, ia sekaligus menyatakan tidak adanya tanda tangan pemerintah di Praha tidak menjadi masalah, karena Ceko tidak memakai Euro sebagai mata uangnya. Yang penting adalah Ceko menganggap serius Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Eropa tersebut.
Perbedaan dengan Presiden Ceko
Hal ini juga dikonfirmasi Necas yang yakin bahwa Ceko juga akan tetap memenuhi aturan-aturannya, tanpa harus menandatangani Pakta Fiskal . "Kami adalah bayangan penandatangan Pakta Fiskal, karena pada prakteknya kami juga memenuhi kriteria tersebut,“ ujar PM Ceko Necas. Tapi Necas dan Merkel menekankan, mereka sepakat Uni Eropa akan lebih mampu bersaing dan konsolidasi anggaran rumah tangga seharusnya dimajukan.
Transparansi untuk hapus kecemasan
Juga dalam tema jaminan energi, kedua negara berusaha menunjukkan konsensus yang luas. Jerman mencemaskan keamanan sumber energi terbesar di Ceko, PLTN Temelin. Reaktor atom yang terletak 50 kilometer dari perbatasan Jerman, sejak beroperasi tahun 2002 sering menjadi pusat pemberitaan karena berbagai gangguan. Untuk rencana perluasan PLTN tersebut PM Ceko Necas menjanjikan langkah transparan dan pelaksanaan diskusi di Jerman. Bersama Austria, Jerman sudah melancarkan protes menentang pembangunan dua reaktor berikutnya. Pertemuan dengan Presiden Vaclav Klaus dan diskusi dengan mahasiswa Universitas Charles tentang masa depan Eropa, juga tercantum dalam agenda kunjungan Merkel di Praha.
Dyan Kostermans (afp,dpa)
Editor: Vidi Legowo-Zipperer