Menlu Jerman Peringatkan Serbia Terkait Kemerdekaan Kosovo

Menlu Jerman Guido Westerwelle pagi Kamis mengimbau, Serbia agar tidak lagi menentang kemerdekaan Kosovo dan mengarahkan upayanya untuk bergabung dalam Uni Eropa. Menlu Westerwelle saat ini tengah berada dalam lawatan tiga hari di kawasan Balkan. Kunjungan tersebut berawal di Kroatis pada hari Rabu. Perjalanannya dilanjutkan hari Kamis, ke Serbia dan Bosnia. Kemudian akan diakhiri di Kosovo hari Jumat.

Kepada pers di Beograd, Westerwelle mengatakan, sebuah negara bisa menjadi anggota Uni Eropa apabila bermaksud untuk bekerjasama dan bersedia menyelesaikan sengketa antara tetangga secara damai. Ia menggunakan kunjungannya yang pertama ke Serbia untuk menemui Perdana Menteri Mirko Cvetkovic, Presiden Boris Tadic dan para pemimpin oposisi.

Westerwelle menyampaikan pandangan tidak setuju terhadap resolusi yang dipresentasikan oleh Serbia kepada Sidang Umum PBB . Resolusi itu menentang pemisahan Kosovo dari Serbia. “Kemerdekaan Kosovo adalah suatu kenyataan”, begitu tegas Westerwelle di Universitas Beograd. Ditambahkannya, “rekonsiliasi baru mungkin terjadi, apabila realita itu sudah diterima“

Jerman bersama 68 negara lain telah mengakui kedaulatan Kosovo sebagai negara. Juli lalu, Mahkamah Internasional menetapkan bahwa menurut hukum internasional, bahwa pemisahan Kosovo dari Serbia itu sah. Namun Serbia bersikeras menentang kemerdekaan Kosovo. Hal itu juga ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Serbia, Vuk Jeremic setelah pertemuannya dengan Westerwelle. Kini Serbia mendesak PBB untuk membahas kembali status Kosovo.

Westerwelle juga mengiritik pilihan Serbia untuk membawa isu ini ke PBB. Dikatakannya, Uni Eropa bersedia menengahi pembicaraan antara pemerintah di Beograd dan di Pristina. “Apabila ada negara Eropa yang ingin mengatasi masalahnya, termasuk suatu sengketa, maka seharus langkah pertamanya itu menuju ke Brussel, dan bukan ke New York”, demikian diutarakan Westerwelle.

Sebelumnya kepada Deutsche Welle, Westerwelle juga menyatakan keberatannya, "Kami, seperti mayoritas negara Uni Eropa lainnya, mengakui kemerdekaan Kosovo. Laporan Mahkamah Internasional itu menegaskan, bahwa bukan saja pengakuannya yang sah, melainkan pernyataan kemerdekaan Kosovo sebelumnja juga sudah sah. Kami sebelumnya berharap, keterangan itu cukup sebagai pijakan, dan tentunya tidak gembira bahwa kini di New York hendak membuka kembali bab sejarah yang sudah ditutup itu. Bagi kami intergritas wilayah Kosovo tak bisa ditawar lagi."

Sementara itu, lembaga pemantau politik Internasional Crisis Group, ICG, dalam laporannya hari Kamis menyatakan, bahwa meski masih banyak tantangan besar, ada harapan untuk sebuah penyelesaian. Terutama, karena pemerintahan Serbia dan Kosovo sudah mulai lebih realistis. ICG menyarankan, kedua pihak melihat kemungkinan mengatasi masalah ini dengan melakukan barter wilayah, yakni kawasan utara Kosovo yang didominasi etnis Serbia dengan kawasan lembah Presevo yang berpenduduk Albania.

Kamis petang Westerwelle berada di ibukota Bosnia, Sarajevo. Oktober mendatang, Bosnia akan menyelenggarakan pemilihan parlemen dan presiden. Negara-negara barat berharap bahwa pemilu ini akan mempersatukan Bosnia yang juga menghadapi konflik etnis. Namun keberadaan dua wilayah otonomi yang bersaingan, yakni Federasi Kroasia, Bosnia-Herzegovina serta Republik Bosnia-Serbia , Srpska, maka situasi politik di sana masih kurang stabil.

Hari Jumat, Menlu Jerman Guido Westerwelle melanjutkan perjalanannya ke Kosovo. Di sana ia akan menemui 1400 tentara dalam kontingen Jerman yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian NATO, KFOR.

Edith Koesoemawiria/dpa
Editor: Christa Saloh