Menuju Pilkada DKI Jakarta

Meski pemilihan kepala daerah untuk memperebutkan kursi nomor satu di ibukota Indonesia akan digelar tahun 2017, gegap gempitanya sudah terasa dari sekarang. Di tengah gempuran isu SARA, Gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) umumkan mencalonkan diri lewat jalur independen.

Perbedaan apa yang terasa di Jakarta dari lima tahun lalu? Problem-problem apa saja yang masih mengganggu geliat metropolitan ibukota Indonesia ini? Perbaikan apa saja yang diharapkan warga? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi sebagian bahan pertimbangan warga untuk menentukan calon pemimpin provinsi nomor satu di Indonesia ini, yang akan mereka pilih tahun 2017 nanti.

Pemilihan kepala daerah yang bersih, jujur, adil dan demokratis merupakan syarat penting demi terpilihnya seorang pemimpin Jakarta yang berbobot, berpihak pada rakyat dan anti korupsi. Sehingga nantinya, siapapun yang terpilih akan mampu mengurai benang kusut berbagai permasalahan kronis yang menggerogoti ibukota.

Proses pilkada mendatang menarik untuk dicermati. Oleh sebab itu #DWnesia pekan ini mengangkat tema tersebut. Hal-hal menarik itu di antaranya, bagaimana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) mencalonkan diri dengan meninggalkan partai-partai yang pernah mengusungnya pada Pilkada 2012.

Penulis Goenawan Mohamad mencermati, terjunnya Ahok ke bursa Pilkada DKI Jakarta 2017 akan menjadi indikator penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Dalam proses pilkada ini juga akan terlihat apakah sentimen-sentimen primordial dan etnisitas masih akan dimanfaatkan berbagai golongan dan individu hanya demi mencapai kepentingan politik-ekonomi pragmatis. Penjelasan lebih lanjut mengenainya, dapat dilihat dalam kolom opini Sumanto Al Qurtuby yang sangat menarik, bertajuk: Agama, Politik, dan Politik Agama.

Sementara, sosiolog Universitas Indonesia Sukma Widyanti mempertanyakan, dalam proses Pilkada DKI Jakarta 2017 ini, apakah calon independen konsisten mengkritisi kegagalan partai politik saat ini untuk melakukan upaya dan proses kaderisasi kepemimpinan untuk mencalonkan kadernya menjadi kepala daerah yang mumpuni, serta konsisten terbebas dari belenggu para pemilik modal dan oligarkinya sendiri?

Bagaimana pendapat Anda sendiri, Sahabat DW? Kami tunggu pendapat Anda di facebook DW Indonesia dan twitter @dw_indonesia. Sertakan tagar #DWNesia dalam mengajukan pendapatmu. Salam #DWNesia.