MK Jerman: Yayasan Politik AfD Harus Dapat Perlakuan Sama

Yayasan politik di Jerman yang berafiliasi dengan partai politik bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam arti luas, baik masalah politik di dalam dan luar negeri. Jadi kegiatannya meliputi penyelenggaraan acara, penelitian, dan pemberian beasiswa. Karena mandat dan tugasnya, mereka mendapat bantuan dana dari negara, untuk biaya operasional maupun dana bantuan proyek, seluruhnya sekitar 600 juta euro per tahun.

Yayasan-yayasan politik itu cenderung menyandang nama tokoh-tokoh politik besar, sesuai dengan haluannya. Misalnya Konrad Adenauer Stiftung, KAS (CDU) Friedrich Ebert Stiftung, FES (SPD), Frierich Naumann Stiftung, FNS (FDP), Heinrich Böll Stiftung (Partai Hijau) dan Rosa Luxemburg Stiftung (Partai Kiri). Hanya ada satu partai politik di parlemen Jerman, yang selama ini tidak mendapat dana negara, yaitu Desiderius Erasmus Stiftung (DES), yang berafiliasi dengan partai ultra kanan AfD.

Selama ini, pembagian dana negara itu memang diputuskan dalam perundingan penyusunan anggaran belanja tahunan oleh parpol-parpol di parlemen, dengan aturan bahwa yang berhak menerima adalah parpol yang berhasil masuk parlemen selama dua periode berturut-turut. Tetapi karena tidak ada partai politik yang mau bekerja sama secara langsung dengan AfD, permintaan AfD agar mendapat dana pendidikan politik tidak pernah terpenuhi. Itu sebabnya, AfD mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Jerman, Bundesverfassungsgericht (BVG), yang memutuskan bahwa praktik yang dilakukan selama ini, mengucilkan AfD dari pembagian dana pendidikan politik, tidak bisa dibenarkan.

Juga praktik pembagian dana tanpa landasan UU, hanya melalui negosiasi antar partai, dikritik Mahkamah Konstitusi. "Sebuah undang-undang yang disahkan oleh parlemen diperlukan untuk membenarkan campur tangan ini: undang-undang seperti itu tidak ada di sini," bunyi keputusan BVG itu.

Dari CDU ke AfD

Keputusan BVG dikritik banyak pihak, yang menolak "dana negara untuk penyebaran paham ekstrem kanan". Yayasan Otto Brenner dari serikat buruh metal tahun 2021 melakukan penelitian berjudul "Pendidikan politik sayap kanan". Hasil penelitian itu menyimpulkan bahwa DES dapat menjadi konstruksi utama ultra kanan untuk mencapai dominasi di Jerman dan mengukuhkan politik anti-kemanusiaan.

Ketua DES saat ini, Erika Steinbach, berulang kali membantah tudingan tersebut. Selama persidangan gugatan AfD di hadapan Mahkamah Konstitusi Jerman, Steinbach berbicara tentang "stigmatisasi yang tidak dapat dibenarkan".

Erika Steinbach meninggalkan CDU pada 2017 setelah 43 tahun menjadi anggota, sebagai protes atas kebijakan pengungsi pemerintahan Angela Merkel. Dia kemudian bergabung dengan AfD pada 2022. Dia sendiri membantah tudingan terhadap DES dan mengatakan bahwa tidak ada tempat di DES untuk "gagasan radikal, rasis, dan ekstremis, tidak peduli ke arah mana."

Formasi ultra kanan baru di Jerman?

Antonios Souris mengambil pandangan yang berbeda. Ilmuwan politik dari Berlin itu menjelaskan kepada DW bahwa sejak lama ada upaya dari kalangan yang disebutnya sebagai "kanan baru" yang ingin "mengarahkan wacana ke arah yang mereka inginkan." Souris juga meragukan apa yang dikatakan Ketua DES, Erika Steinbach.

Partai-partai politik di parlemen Jerman memang punya kesepakatan untuk tidak memberikan dana kepada yayasan politik AfD. Dalam sebuah memorandum dari tahun 2022 disebutkan, dana hanya akan diberikan kepada yayasan politik "yang menurut piagam dan kegiatan mereka secara keseluruhan, selalu menjamin bahwa mereka berkomitmen pada tatanan dasar yang bebas dan demokratis dalam arti konstitusi Grundgesetz dan mengadvokasi ketaatannya." 

Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi, parlemen Jerman Bundestag sekarang harus menyusun dan mengesahkan undang-undang untuk mengatur bagaimana persyaratan yayasan yang berafiliasi dengan partai politik menerima bantuan dari negara. (hp/vlz)