030311 Yunus Abberufung

Usia pensiun resmi bagi direktur pelaksana di sebuah bank komersial di Bangladesh adalah 60 tahun. Pemenang Nobel Muhammad Yunus sudah 10 tahun melampaui usia pensiun. Namun ia melihat hal ini bukan sebagai alasan yang tepat untuk menyingkirkannya dari bank yang ia dirikan hampir 30 tahun lalu. Yunus mengajukan perkara ke Pengadilan Tinggi untuk menentang keputusan pemerintah Bangladesh yang memaksanya pensiun.

Rekan-rekan kerja Yunus di Bank Grameen mendukung keputusannya. Salah satunya adalah Jannat-e-Quanine, yang mengatakan, "Menteri Keuangan berkata kalau ini menyangkut isu legal. Bank Grameen berdiskusi dengan ahli hukum tentang hal ini. Segala prosedur legal mengenai jabatan direktur pelaksana terpenuhi. Menurut penasehat hukum kami, Yunus bisa terus menjabat."

Sebagai seorang ekonom, Yunus menjadi pelopor kredit mikro di tahun 80-an. Kesuksesan Bank Grameen melambungkan namanya di dunia internasional dan tahun 2006 lalu ia menerima hadiah Nobel Perdamaian.

Tindakan pemerintah Bangladesh mengundang reaksi internasional seperti Amerika Serikat yang menuntut perkara ini diselesaikan dengan damai. Sementara ekonom lokal memperingatkan, keputusan pemerintah dapat memicu menurunnya kepercayaan terhadap sektor ekonomi mikro Bangladesh.

Namun ada yang setuju dengan keputusan pemerintah Bangladesh, yakni aktivis dan penulis buku 'Poverty Trade,' Badruddin Umar. Ia mengkritik kredit mikro yang mengeksploitasi warga miskin dan membawa mereka ke jeratan utang.

Tahun 2010, Bank Grameen dituding mangkir pajak dalam sebuah program dokumenter Norwegia. Yunus menyangkal segala tuduhan penyimpangan. Pemerintah Norwegia akhirnya membuktikan kalau itu tuduhan palsu. Menurut Umar, banyak juga yang mengkritik Yunus namun tidak berani angkat bicara."Karena mereka takut. Bukan terhadap Yunus secara pribadi, namun takut terhadap pendukung Yunus yang memujanya dan percaya kalau Yunus berbuat hal yang hebat."

Salah satu yang terang-terangan berani adalah Perdana Menteri Sheikh Hasina. Ia menyebut Yunus sebagai lintahnya warga miskin. Yunus mengundang kemarahan Hasina pertama kali tahun 2007 lalu, saat berupaya membentuk partai politik yang akan menyaingi partai Hasina, Liga Awami.

Hukum Bangladesh memperbolehkan negara memecat pejabat senior di bank swasta. Tujuh orang petinggi bank swasta telah dipecat sebelum Yunus. Pemerintah menyalahkan Bank Grameen yang tidak meminta izin negara saat menunjuk Yunus sebagai direktur pelaksana tahun 2000 lalu.

Mantan sekretaris keuangan Akbar Ali Khan menyangkal tudingan pemerintah, "Bank Grameen didirikan menurut prosedur legal yang sesuai dan bukanlah perusahaan perbankan. Banyak kesimpangsiuran mengenai validitas wewenang pemerintah. Kalau Yunus disingkarkan, aktivitas bank akan berantakan. Lebih baik berdiskusi secara terkoordinir sebelum mengambil keputusan."

Negara memiliki 25 persen saham Bank Grameen. Meski bank tersebut telah banyak mengundang kritik dari India yang mengadopsi kredit mikro Bank Grameen, banyak pengamat menilai kalau tindakan pemerintah lebih berbasis pada dendam pribadi Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Anne Thomas/rtr/Carissa Paramita

Editor: Hendra Pasuhuk