Mutualisme Dwifungsi Tentara dan Pengusaha Dulu dan Sekarang

Konsep Dwifungsi ABRI, terutama fungsi kekaryaan, telah menjadi jembatan emas para pejabat militer merambah dan menguasai jabatan-jabatan sipil - dengan alasan: militer lebih siap.

Pasca era Orde Baru/Suharto, tradisi "menduta-besarkan" seorang petinggi militer (dan sipil) diteruskan dalam bentuk lain: hadiah jabatan komisaris BUMN ini dan itu kepada para petinggi di pusat kekuasaan dan partai penguasa - walau mereka sesungguhnya sangat tidak paham (baca: awam dan bodoh) tentang bidang yang hendak diawasi oleh seorang komisaris.

Saya belum menemukan penjelasan yang memiliki rasionalitas cukup kuat ketika seorang sahabat sekelas dulu, ketika "beruntung" ditunjuk jadi menteri (setengah jalan) kini ditunjuk menjadi komisaris sebuah BUMN yang berurusan dengan masalah uang - dan bidang itu sama sekali tidak ada kaitann dengan keahliannya dalam bidang filsafat, walau ia mengkaji konsep Adam Smith (bapak ekonomi pasar bebas -red).

Jika sekarang muncul banyak nama elite militer dan sipil dalam pusaran mega-kasus "Papa Minta Saham", fenomena ini selain merupakan mega-skandal, juga merupakan obyek studi maha penting dalam kajian hubungan sipil-militer.

Kajian atas kasus-kasus di Amerika Latin maupun di Afrika Barat, terutama Nigeria) menunjukkan fenomena yang sama: ketidak mampuan mengelola masa transisi dari rejim diktator ke rejim demokratis.

Di sektor swasta kita kenal apa yang dinamakan ekonomi ali-baba: para pengusaha memanfaatkan pejabat sipil dan militer untuk mem-back-up dan/atau melindungi usaha dagang mereka. Kondisi ini yang menyebabkan rakyat tak berdaya melawan kejahatan korporasi semisal dalam kasus pembakaran hutan untuk perluasan perkebunan sawit.

Apakah berlebihan jika saya mengatakan bahwa di negeri ini sedang terjadi pelacuran politik di ranjang ekonomi secara terbuka tanpa malu?