Oposisi Myanmar Keluhkan Manipulasi Pemilu

Manipulasi dan kecurangan jelas terlihat sebelum pemilihan parlemen digelar secara resmi di Myanmar. Oposisi, pembangkang dan warga Myanmar yang hidup di pengasingan menuding rezim militer menggunakan pengaruhnya pada pemilu pertama sejak 20 tahun terakhir ini, demi kepentingan partai USDP yang didukung oleh pemerintah. Tentara dan pegawai negeri dilaporkan dipaksa memberikan suaranya sebelum pemilu dilaksanakan, di depan atasan mereka. Demikian dikeluhkan seorang guru dari Yangon: "Semua pegawai negeri harus memberikan suaranya sehari sebelum pemilu digelar. Para pegawai pemerintah harus datang dan bersama-sama mengisi surat suara. Dan atasan masing-masing mengamati, partai mana yang dicontreng."

Beberapa pekan lalu rezim militer baru saja mengganti bendera Myanmar. Tidak lagi berwarna merah dan biru, tetapi hijau terang, hijau gelap dan merah, sesuai dengan warna partai USDP. Warna baru Myanmar ini terpampang di surat suara di samping kotak tempat contrengan bagi partai militer tersebut . Lagu kebangsaan juga baru diganti secara mendadak, bahkan nama negeri itu sendiri. Sekarang namanya adalah Republik Persatuan Myanmar: Win Tin, anggota partai oposisi Liga bagi Demokrasi NLD hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala, ketika perubahan-perubahan itu diumumkan di televisi pemerintah: "Saya juga tidak tahu, apa maksudnya. Mungkin ada kaitannya dengan astrologi. Mungkin juga ada alasan lain. Apa pun alasannya, mereka telah melanggar Undang-Undang yang mereka tetapkan sendiri."

Sejak berpekan-pekan terakhir ini, berbagai media milik pemerintah memberitakan laporan sepihak mengenai pemilu. Partai-partai oposisi dan kandidat-kandidatnya sama sekali tidak disinggung, ujar Zaw Win, seorang aktivis HAM di pengasingan. Organisasi eksilnya "Memo98" mencermati pemberitaan media di Myanmar dan menganalisanya: "Pemerintah militer memanipulasi media di Myanmar.Hampir keseluruhan pemberitaan hanya mengenai kandidat militer. Hanya ada tiga politisi yang ditayangkan di media pemerintah, yaitu pemimpin junta Jenderal Than Shwe, Perdana Menteri Thein Sein dan Ketua Komisi Pemilu, Thein Saw. Seolah-olah tidak ada yang lain. Kami sangat kecewa melihat manipulasi ini. Sama sekali tidak memenuhi standar jurnalis."

Menurut sejumlah besar pihak oposisi, Undang-Undang Pemilu yang kontroversial dan banyaknya peraturan-peraturan pelaksanaan pemilu memastikan kemenangan yang jelas bagi militer. Karena biaya pendaftaran bagi seorang kandidat 500 dollar AS, semua partai-partai oposisi hanya dapat mencalonkan 650 kandidat. Sedangkan kedua partai militer telah mencalonkan lebih dari 2.200 kandidat.

Musch-Boroswka/Christa Saloh

Editor: Asril Ridwan