Palestina Cari Jalan Alternatif Untuk Kedaulatan

Jurubicara kementrian luar negeri AS, Philip Crowley menyatakan, pemerintah Amerika Serikat tidak lagi akan mengupayakan penghentian pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat Yordan. Pemerintahan Presiden Barack Obama sebelumnya telah berusaha membawa Palestina kembali ke meja perundingan. Kompromi cukup besar dan jaminan keamanan dari AS ditawarkan kepada Israel, tapi semuanya ini tidak juga menolong. Pemerintah Israel tidak mau menghentikan pembangunan permukiman. Akibatnya, perundingan tidak juga dapat dilaksanakan. Crowley kini berharap, setidaknya pembicaraan tidak langsung dapat dilaksanakan antara Israel dan Palestina: „Kami akan terus berusaha menemukan jalan untuk membangun semacam kepercayaan yang kami harap akhirnya memungkinkan mereka untuk nantinya secara langsung melakukan pembicaraan."

Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga masih belum kehilangan harapan untuk melakukan perundingan di bawah pimpinan AS. Seusai pertemuan dengan Perdana Menteri Yunani, Papandreou di Athena, Abbas mengatakan, perundingan perdamaian jelas kini berada dalam situasi krisis. Ia mendesak Uni Eropa agar bersama AS memainkan peran politik dalam proses perdamaian.

Sementara Abbas membuka semua jalan diplomatik, kritik terhadap AS terdengar nyaring di wilayah Palestina. Mantan kandidat presiden, poltisi berhaluan tengah Palestina, Mustafa Barghouti, melihat perundingan perdamaian di bawah pimpinan AS sebagai tidak ada gunanya. Kepada pemancar televisi Al Jazira ia mengatakan: „Bila AS satu-satunya negara yang memonopoli pengawasan perundingan, dan bila negeri ini gagal menekan Israel untuk menaati kesepakatan perdamaian "road map" dan tuntutan masyarakat internasional, yaitu penghentian tuntas pembangunan permukiman - bila negeri ini gagal, maka tidak ada proses perdamaian."

Mustafa Barghouti mengusulkan agar Organisasi Pembebasan Palestina PLO menyatakan kedaulatan negara Palestina dan menuntut masyarakat internasional mengakui negara ini. Perdana Menteri Palestina Salam Fajad berulang kali menyebut hal yang sama, dan ingin agar pernyataan kedaulatan dilaksanakan Agustus tahun depan. Secara tak terduga, Argentina dan Brasil pekan ini telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara, meskipun sebenarnya belum dibentuk.

Kepala kantor pers pemerintah otonomi Palestina, Ghassan Khatib juga melihat sebuah jalan menuju negara berdaulat melalui langkah ini: „Rakyat Palestina dan pemerintahan otonomi menyambut baik keputusan Argentina dan Brasil untuk mengakui negara Palestina yang berdaulat di dalam wilayah perbatasan tahun 1967. Kami kira, perkembangan ini sesuai dengan hukum internasional dan pasti melengkapi upaya proses perdamaian dengan target penyelesaian dua negara yang didukung oleh masyarakat internasional. Kami harap negara lainnya mengikuti langkah kedua negara tadi."

Pemerintah AS memperingatkan langkah alternatif itu dan masih berharap bahwa perundingan dapat dilaksanakan dan kesepakatan perdamaian antara Israel dan Palestina akan tercapai.

Sebastian Engelbrecht/Christa Saloh

Editor: Luky Setyarini