1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

PBB Ancam Pantai Gading dengan Sanksi

3 Desember 2010

Pemerintah Pantai Gading menutup negaranya dari internasional hari Kamis (02/12), terkait kerusuhan yang meledak akibat hasil pemilu. Komisi Pemilu mengumumkan, Presiden Laurent Gbagdo dikalahkan oleh saingannya.

https://p.dw.com/p/QP7Q
Pemimpin oposisi Alassane Ouattara pada konferensi pers di Abidjan, Pantai Gading, Rabu, 1 Desember 2010.Foto: AP

Pemerintahan Pantai Gading menyebut, pelarangan siaran media asing bertujuan keamanan. Kamis (02/12), pemerintah Pantai Gading juga menutup semua pintu masuk ke negaranya bagi internasional, lapangan terbang, pelabuhan dan perbatasan.

Pembekuan seluruh pemberitaan asing di Pantai Gading terjadi tak lama setelah Komisi Pemilu Pantai Gading mengumumkan bahwa mantan Perdana Menteri Alassane Ouattara memenangkan pemilihan presiden yang berlangsung 28 November. Dalam hitungan sementara, pemimpin oposisi itu dinyatakan telah meraih 54 persen suara. Sementara Presiden Laurent Gbagdo hanya mendapatkan 46 persen. Tak pelak, para pendukung presiden menolak hasil penghitungan suara itu.

Ouattara mengimbau “saudaranya” Gbagbo untuk menerima hasil tersebut. Ia berjanji untuk membentuk pemerintahan bersama yang bisa mempersatukan Pantai Gading kembali. Namun, mitra terdekat Gbagbo, Ketua Dewan Konstitusi Paul Yao N'Dre, menyatakan bahwa hasil tersebut tidak valid, karena pengumumnan Komisi Pemilu telah melampaui batas waktu yang ditetapkan.

Dewan Keamanan PBB mengimbau agar sengketa pemilu itu diselesaikan dengan damai. Dubes Amerika Serikat di PBB, Susan Rice, menegaskan, "Anggota Dewan Keamanan menyampaikan tekadnya untuk terus memonitor situasi di Pantai Gading, terutama kondisi keamanan dan upaya-upaya menuju keberhasilan mengakhiri proses pemilihan."

Usai sebuah rapat darurat, badan tertinggi PBB itu mempertajam pernyataannya, menegaskan siap mengambil langkah peringatan terhadap pihak yang menghambat proses pemilu. Disebutkan, tidak satupun partai berhak menghambat proses itu. Sejumlah pemerhati politik menginterpretasi ini sebagai ancaman terselubung dan PBB akan menjatuhkan sanksi bila situasi bertambah parah.

Juga pemerintah Amerika Serikat langsung bereaksi hari Kamis (02/12), mengimbau agar semua pihak menghormati hasil pemilihan presiden. Juru bicara Gedung Putih, Mike Hammer, menegaskan bahwa tim pemantau pemilu telah melaporkan, bahwa pemilihan berlangsung dengan bebas dan adil.

Elfenbeinküste Wahl Plakat Alassane Ouattara
Foto: AP

Pemilihan Presiden di Pantai Gading sudah dipersiapkan lama untuk menembus kebuntuan politik yang memecah belah negeri itu, menjadi Selatan yang dikuasai pemerintah dan utara yang beroposisi. Alassane Ouattara, yang terhitung sebagai tokoh oposisi, sebelumnya menuduh Presiden Laurent Gbagdo berusaha mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Mandat Presiden Gbagbo sebetulnya berakhir tahun 2005, dan pemilu yang diwarnai intimidasi dan kekerasan ini, baru bisa dilaksanakan kini setelah enam kali ditunda.

Sejumlah saksi mata mengatakan, bahwa dalam bentrokan berdarah terakhir, pasukan keamanan mendatangi kantor pendukung Outtara yang berada di sebuah distrik pro-Gbagdo di Abidjan. Mengutip Amidou Traore yang cedera dalam bentrokan itu, kantor berita dpa melaporkan, pasukan keamanan mengepung markas itu dan mulai menembaki gedung. Militar Pantai Gading mengkonfirmasi laporan itu, tapi mengaku bahwa diserang lebih dulu.

Edith Koesoemawiria/dpa/afp/DW
Editor: Hendra Pasuhuk