PBB Desak Kesepakatan Regulasi Bisnis Senjata

Ban Ki Moon menjelang penutupan konferensi internasional di New York mendesak seluruh peserta, agar secepatnya menyetujui kesepakatan bersama untuk mengatur bisnis senjata global. Kesepakatannya harus kuat dan mengikat. Namun Ban mengakui, dalam konferensi hanya tercapai langkah kemajuan kecil.

Dalam konferensi itu, dibahas regulasi serta pembatasan bisnis senjata internasional. PBB pada tahun 2006 secara prinsip sudah menggagas kesepakatan semacam itu. Tapi karena pemberlakuaan kesepakatannya harus disetujui dengan suara bulat, perundingannya menjadi amat alot dan sulit.

Terutama Amerika Serikat yang memperhatikan suara kelompok lobby industri persenjataan di negaranya, di bawah presiden George W.Bush, menolak tegas kesepakatan regulasi dan pembatasan bisnis senjata semacam itu. Sejumlah organisasi non pemerintah terkemuka kini menuding AS bertanggung jawab atas macetnya perundingan untuk meregulasi ekspor dan impor persenjataan global.

Perdagangan senjata global secara keseluruhan, saat ini mencapai volume sekitar 60 milyar US Dollar. Organisasi non pemerintah juga mengritik banjir senjata api ringan, seperti pistol dan bedil secara tidak terkendali di sejumlah negara.

"Sekitar 60 persen aksi pelanggaran hak asasi manusia, melibatkan senjata api ringan semacam itu", kata Katharina Spieß, pakar persenjataan dari organisasi pembela haka asasi manusia Amnesty International.

AS/DK (dpa,dapd)