1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Pelanggaran HAM di Vietnam Terus Terjadi

24 Agustus 2009

Partai Komunis merupakan satu-satunya partai di Republik Rakyat Vietnam. Tidak ada selain partai itu, partai politik lainnya yang boleh berdiri di negara tersebut. Sementara media berada di bawah kontrol ketat negara.

https://p.dw.com/p/JHSv
Logo Human Rights Watch di PBB

Hiruk pikuk jalanan di ibukota Vietnam, Hanoi merupakan lokasi paling ideal untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan pembangkang Vietnam, Tran Khai Than Thui. Penulis perempuan berusia 49 tahun itu pernah ditangkap pada bulan April 2007. Baru Januari tahun lalu dia kembali menghirup udara kebebasan. Harian terbitan partai Komunis, Nhan Dan menuduh Than Thui melempar fitnah, dengan menulis tentang situasi politik dan sosial di Vietnam, seperti pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah.

Di ruang belakang sebuah hotel, ia menyesalkan penangkapan seorang pegacara Le Cong Dinh. Aktivis HAM itu merupakan seorang tahanan politik yang menonjol di negara tersebut. Juni lalu, ia ditahan atas tudingan menyebarkan propaganda anti pemerintah. Sejak itulah ia mendekam di penjara, izin praktiknya sebagai pengacara dicabut dan Dewan Pengacara Vietnam juga memecat bekas wakil ketua asosiasi itu.

„Le Cong Dinh merupakan seorang patriot. Dia berjuang bagi demokratisasi di Vietnam. Pemerintah telah menahannya, sebab ia dituduh menyebarkan propaganda anti pemerintah.“

Le Cong Dinh dituding mempublikasikan dokumen yang berisi kritikan terhadap pemerintahan Vietnam. Disamping tudingan bahwa ia menulis konsep baru konstitusi.

Pria berusia 41 tahun itu, sebelumnya bertahun-tahun mewakili pemerintah Vietnam menghadapi konflik perekonomian dengan Amerika Serikat dan menjadi terkenal karenanya. Dulu ia bekerjasama dengan berbagai media luar negeri antara lain BBC dan Radio Free Asia. Harian Vietnam Than Nien menulis Le juga bekerja untuk gerakan demokratisasi Vietnam, yang dianggap sebagai organisasi subversif oleh pemerintah. Tindakan itu dapat diancam hingga 20 tahun penjara.

Menurut Organisasi HAM Human Rights Watch, hak-hak fundamental demokrasi di Vietnam masih terus mengalami pelanggaran secara sistematis. Sophie Richardson dari HRW yang membidangi wilayah Asia mengatakan:

“Pemerintah Vietnam menganggap para tokoh aktivis terutama, sebagai duri dalam daging. Bukan hanya para pengacara, namun juga para jurnalis dan blogger, yang berjuang untuk menegakan demokrasi di Vietnam. Mereka ditangkapi dan dijebloskan ke penjara ataupun tahanan rumah, hanya karena alasan sederhana, seperti misalnya mendukung pengakuan serikat pekerja oelh pemerintah.”

Hal ini pula yang menimpa Tran Khai Than Thui. Penulis ini ditangkap April 2007 dengan tuduhan mengganggu ketentraman umum. Sembilan bulan 10 hari harus dijalaninya di balik jeruji besi. Kondisi penjara itu memprihatinkan, paparnya:

„Para tahanan politik diperlakukan dengan sangat buruk. Meski pemerintah membantah, namun sebenarnya itulah yang terjadi. Saya sakit di penjara, sebagaimana juga tahanan lainnya. Saya menderita TBC dan diabetes.“

Namun berbeda dengan Myanmar, masyarakat internasional nampaknya tidak menganggap keadaan di Vietnam itu sebagai masalah serius. Meski bulan April tahun ini, Komisi HAM PBB melaporkan banyaknya pelanggaran HAM di Vietnam, masih banyak perusahaan Jerman berinvestasi di negara ini. Juga terdapat kerjasama Jerman-Vietnam di Universitas Ho Chi Minh dan kunjungan teratur politisi Jerman ke negara ini. Sebaliknya terhadap Myanmar, Jerman dan negara-negara barat yang tergabung dalam Uni Eropa, bersama-sama dengan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi politik, menuntut reformasi di negara itu dan perlindungan terhadap tokoh pro demokrasi Aung San Suu Kyi.

Musch Borowska / Ayu Purwaningsih

Éditor: Christa Saloh-Foerster