1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Pemberontak Suriah Ultimatum Rezim Assad

31 Mei 2012

Sampai Jumat (01/06) siang rezim di Damaskus harus melaksanakan rencana perdamaian Kofi Annan. Jika tidak pemberontak juga tidak akan memenuhi lagi permintaan utusan khusus PBB dan Liga Arab itu

https://p.dw.com/p/15581
Free Syrian Army fighters chant anti-government slogans as they hold up their weapons near a building hit by a Syrian Army tank in Idlib, north Syria, Sunday, March 4, 2012. (Foto:Rodrigo Abd/AP/dapd)
Foto: picture-alliance/dpa

Kelompok oposisi Tentara Pembebasan Suriah memberikan ultimatum kepada rezim Presiden Bashar al-Assad untuk melaksanakan rencana perdamaian dari utusan khusus PBB dan Liga Arab Kofi Annan. Pemberontak memberi pemerintah di Damaskus batas waktu 48 jam sampai Jumat (01/06) pk. 11.00. Demikian disampaikan Kasim Saad Eddine dari Tentara Pembebasan Suriah, berdasarkan keterangan organisasi pemberontak di internet. Seandainya rezim tidak melunak, organisasi pemberontak tidak lagi merasa terikat pada kewajibannya. Mereka akan melindungi dan mempertahankan desa-desa dan kota-kotanya.

The Joint Special Envoy for Syria, Kofi Annan waits for Nassir Abdulaziz Al-Nasser (not pictured) President of the 66th session of the U.N. General Assembly before a meeting at the United Nations European headquarters in Geneva May 8, 2012. Syria is finding it increasingly hard to buy grain on international markets because sanctions have blocked its access to trade finance, while growing numbers of its citizens are struggling to obtain food after more than a year of conflict. A confidential United Nations aid document obtained by Reuters showed at least 1 million Syrians need humanitarian aid. REUTERS/Denis Balibouse (SWITZERLAND - Tags: POLITICS HEADSHOT)
Kofi AnnanFoto: Reuters

Rencana perdamaian dari mantan sekjen PBB Kofi Annan menyerukan untuk diakhirnya kekerasan dan menuntut penarikan militer Suriah serta senjata beratnya dari kota-kota, pembebasan tahanan politik dan membuka akses untuk barang bantuan.

Kontroversi aksi militer dengan mandat PBB

Pembantaian di Houla yang menyebabkan lebih dari 100 korban tewas membuat terkejut dan memicu kemarahan internasional. Presiden Perancis Francois Hollande menjadi politisi tinggi pertama yang membahas kemungkinan aksi militer. Kepada stasiun televisi Perancis France 2, Hollande mengatakan seperti halnya kasus Libya 2011 aksi semacam itu dalam kerangka hukum internasional mungkin dengan sebuah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Militär in Syrien Beschreibung: Achtung: No flash. Das Fotos einheimischer Journalisten zeigt syrische Truppen beim angeblichen Rückzug aus den Vorstädten von Damaskus: In this citizen journalism image, Syrian citizens, below right, wave to Syrian troops who withdraw from the Damascus suburb of Saqba, Syria, on Sunday Aug. 14, 2011, following a campaign of raids and arrests that started overnight and continued Sunday morning. The Syrian security forces have been carrying out security sweeps in the past few days in several of the capital's suburbs as part of a nationwide crackdown against protesters calling for the downfall of President Bashar Assad's regime.(Foto:AP/dapd)
Militer rezim Assad di DamaskusFoto: AP

Tapi dengan usulan itu Hollande membentur tembok Rusia dan Cina sebagai negara pemilik hak veto di Dewan Keamanan PBB. Kedua negara itu tetap menolak intervensi militer di Suriah. Wakil menteri luar negeri Rusia Gennadi Gatilov mengatakan, untuk waktu sekarang pemikiran-pemikiran mengenai serangan militer PBB terlalu dini. Rusia juga menolak perdebatan baru di DK PBB dan mengritik pengusiran duta besar Suriah oleh sejumlah negara barat.

DK/afp/dpa/