Pemrotes Israel Gelar "Hari Perlawanan atas Kediktatoran“

Demonstran di Israel, yang telah melakukan protes selama lebih dari dua bulan menentang perombakan lembaga peradilan, hari Kamis (9/3) menggelar "Hari Perlawanan Terhadap Kediktatoran". Para pengunjuk rasa membawa bendera Israel dan berkumpul di bandara internasional Tel Aviv serta memblokir jalan utama menuju ke area keberangkatan dengan mobil mereka.

Di tempat lain, pengunjuk rasa memblokir persimpangan utama di Tel Aviv dan di kota-kota lain, sedangkan demonstran dengan perahu dan kayak mencoba menutup jalur pelayaran maritim utama di  kota pelabuhan Haifa di utara. Beberapa pengunjuk rasa membarikade kantor wadah pemikir konservatif di Yerusalem yang membantu memelopori perubahan sistem yudisial itu.

Aksi protes terhadap pemangkasan wewenang lembaga peradilan telah menjerumuskan Israel ke dalam salah satu krisis domestik terburuknya. Puluhan ribu orang Israel turun ke jalan-jalan baru-baru ini. Di beberapa tempat, aksi protes sempat berubah menjadi aksi kekerasan.

Para pejabat hukum dan pemimpin bisnis juga angkat suara menentang rencana PM Netanyahu. Perpecahan juga terjadi di militer Israel, dengan beberapa unit militer secara terbuka melakukan aksi protes yang belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan militer. Sebagian pilot Angkatan Udara Israel diberitakan menolak menjadi pilot untuk perjalanan Netanyahu.

Perombakan sistem peradilan

Benjamin Netanyahu mulai memangku jabatan Perdana Menteri akhir Desember lalu setelah membentuk koalisi dengan partai nasionalis ultra kanan. Para kritikus mengatakan, Netanyahu ingin melakukan perombakan untuk menghindari pengadilan terhadap dirinya yang dituduh melakukan korupsi. Netanyahu membantah hal itu dan mengatakan rencana perubahan hukum tidak ada hubungannya dengan persidangan terhadap dirinya.

"Protes ini menunjukkan betapa solidnya demokrasi kita," kata Netanyahu kepada harian Italia La Repubblica menjelang perjalanannya. "Perlu reformasi. Peradilan harus independen, bukan mahakuasa," tambahnya.

Dengan serangkaian UU baru, pemerintahan koalisi saat ini antara lain ingin mencabut wewenang Mahkamah Agung untuk meninjau undang-undang, dan memberikan kontrol kepada pemerintah atas penunjukan pejabat yudisial.

"Israel berada di ambang menjadi negara otokratis. Pemerintah saat ini berusaha menghancurkan demokrasi kita, dan benar-benar menghancurkan negara itu," kata Savion Or, seorang pengunjuk rasa di Tel Aviv.

Kunjungan Menhan AS terganggu aksi protes

Tujuan utama pengunjuk rasa hari Kamis adalah untuk mempersulit perjalanan Netanyahu ke bandara menjelang kunjungan kenegaraannya ke Italia. Mereka memenuhi jalan dengan poster-poster bertuliskan "diktator: jangan kembali!" Polisi Israel mengatakan, mereka akan membubarkan para demonstran dengan paksa jika mereka tidak bergerak.

Penerbangan penumpang reguler tidak terganggu karena aksi protes itu, kata seorang juru bicara bandara, meskipun beberapa pelancong mengatakan mereka harus meninggalkan mobil di belakang konvoi pengunjuk rasa dan mencapai terminal dengan berjalan kaki.

Aparat kepolisian, yang berada di bawah Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, politisi dari kubu ultranasionalis, telah berjanji untuk mencegah gangguan tersebut dan mengatakan, mereka telah melakukan penangkapan saat protes sedang berlangsung. "Kami mendukung kebebasan berekspresi tetapi bukan anarki," kata Ben-Gvir kepada wartawan saat berkeliling bandara. Kritikus mengatakan Ben-Gvir sedang mencoba mempolitisasi polisi.

Kunjungan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin hari Kamis juga terpengaruh oleh aksi protes itu. Seorang pejabat Israel mengatakan, pertemuan dengan Austin telah dipindahkan ke sebuah pabrik di dekat bandara karena gangguan yang diperkirakan terjadi. Pejabat Israel itu berbicara tanpa menyebut nama karena mengatakan dia tidak berwenang untuk membahas masalah ini dengan media.

hp/as (ap, rtr, afp)