Pemukiman Yahudi di Tepi Barat Urung Digusur

Senin (02/04), militer Israel memerintahkan sekelompok pemukim warga Israel untuk meninggalkan bangunan yang dipersengketakan di Hebron, di selatan wilayah Tepi Barat, satu minggu setelah mereka pindah ke sana. “Setelah memeriksa semua bukti yang diterima dan setelah mempertimbangkan segala situasi, diputuskan untuk mengembalikan gedung tersebut pada keadaan semula,“ demikian surat perintah pengosongan dari militer Israel yang diserahkan kepada pengacara yang mewakili para pemukim Yahudi.

Dalam surat perintah tersebut tertulis, para pemukim memiliki waktu sampai Selasa (03/04) pukul 12 GMT untuk keluar dari gedung secara sukarela. Dikatakan, keputusan ini didasarkan pada “pertimbangan ketertiban umum.“

Sekitar 20 pemukim pindah ke gedung yang terletak di Hebron ini pada Kamis malam (29/03). Para pemukim mengatakan, mereka telah membeli gedung dua tingkat tersebut dari warga Palestina. Namun hal ini dibantah pihak kepolisian Palestina. Dengan alasan untuk “menjaga ketenangan”, Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak memerintahkan pemukim untuk meninggalkan gedung.

Upaya Perdamaian Timur Tengah

Namun, Selasa (03/049, PM Israel Benjamin Netanyahu membatalkan perintah pengosongan gedung tersebut. “Perdana menteri telah meminta menteri pertahanan untuk memberikan kesempatan kepada para pemukim untuk menyelesaikan masalah ini melalui proses hukum,“ dikatakan seorang pejabat Israel.

Meskipun secara politk kuat, Netanyahu tengah menghadapi tekanan dari Partai Likud dan partai sayap kanan lainnya yang menjadi mitra koalisi, sehubungan dengan komitmennya kepada para pemukim Yahudi. Di lain pihak, Netanyahu juga menghadapi tekanan internasional untuk segera menghidupkan kembali perundingan perdamaian dengan Palestina. Masalah pemukiman Yahudi di Palestina merupakan batu besar yang mengganjal upaya perdamaian dii Timur Tengah.

Sekitar 500 ribu warga Israel dan 2,5 juta warga Palestina tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Sejak berakhirnya Perang Timur Tengah 1967, kedua wilayah ini dan juga Jalur Gaza berada di bawah pengawasan Israel.

Yuniman Farid (rtr/ap/afp)

Editor: Andy Budiman