Aktivis HAM Indonesia Dicekal di Malaysia

INFID dan beberapa kelompok pegiat HAM lainnya menilai pencekalan Mugiyanto Sipin untuk menjadi pembicara dalam sebuah acara di Malaysia, telah mengancam kebebasan bergerak, berpikir, berbicara dan berekspresi.

Pejabat senior HAM dan Demokrasi INFID Mugiyanto Sipin sedianya menjadi pembicara dalam kegaiatan yang diselenggarakan oleh sebuah koalisi untuk pemilu yang bebas dan bersih di Malaysia, BERSIH 2.0, #YellowMania. Tetapi ia ditahan oleh pihak keamanan Malaysia di Kuala Lumpur dan dipulangkan ke Indonesia sebelum mengisi acara. Mugyiyanto menceritakan: “Yang jelas, acara ini dimulai dari 6-10 Januari 2016. Banyak rangkaian acara, salah satunya adalah diskusi dengan saya dan Maria Chin Abdullah bertema: People's Movement Can Bring Change. Mereka meminta saya untuk berbagi pengalaman perjuangan saya di Indonesia dalam mengorganisasian gerakan rakyat yang akhirnya bisa menggulingkan Orde Barunya Suharto.”

Mugiyanto menambahkan, ketika peristiwa itu terjadi, kedutaan besar Indonesia di Malaysia memintanya agar Mantan Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) itu menghormati hukum dan aturan keimigrasian di Malaysia.Menurut Mugiyanto: .”Ini sangat tidak sejalan dengan Nawacita dan Trisakti. Dubes pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini harus diganti oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi harus menunjuk orang-orang yang mampu menjadi wajah pemerintah Jokowi yang disegani dan dihormati di luar negeri.”

Mengandalkan internet

Tak habis akal, pihak penyelenggara acara mengakomodasi kehadiran Mugiyanto lewat skype. Seperti rencana awal, Mugiyanto yang posisinya di Bogor berbicara lewat skype, dan bersanding dengan Maria Chin Abdullah, pejuang HAM Malaysia.

Rekan-rekan dalam seminar itu juga meminta maaf atas pencekalan tersebut. Mugiyanto menjawab: Teman-teman “Mereka tidak perlu minta maaf. Yang perlu minta maaf adalah rezim yang korup. Saya sampaikan ke mereka juga bahwa pencekalan atas diri saya adalah bukti nyata yang menjadikan perjuangan mereka untuk pemilu yang adil dan bersih, atau untuk demokratisasi di Malaysia, sebagai sesuatu keharusan. Pencekalan atas diri saya juga menunjukkan bahwa rezim Najib mulai ketakutan terhadap gerakan rakyat Malaysia yang sedang tumbuh. Skype tadi malam adalah bukti solidaritas untuk demokrasi tidak bisa dibatasi, bahkan oleh rezim yang korup dan represif sekalipun,” tandasnya.

Desakan pada pemerintah Indonesia

INFID meminta agar Pemerintah Indonesia protes atas pelanggaran kebebasan berdiskusi dan berpendapat yang telah memberangus hak aktivis HAM. Dikatakan Mugiyanto: “Pelarangan saya untuk masuk ke Malaysia adalah pelanggaran hak saya sebagai WNI oleh pemerintah Malaysia. Sebagaimana amanat konstitusi, pemerintah Indonesia harus memberikan perlindungan terhadap seluruh tumpah darah Indonesia. Ketika ada sesuatu kejadian terhadap WNI di luar negeri, pemerintah harus hadir, melindungi, mengayomi. Terlebih aktivitas saya tidak bertentangan dengan perundang-undangan di Indonesia. Seperti negara-negara maju lain yang akan sangat gusar bila warga negaranya di perlakukan tidak adil di luar negeri. Dan perlu diingat, Indonesia itu negara besar. paling besar di Asean. Paling demokratis. Catatan HAM-nya paling baik. Itu harus dimanifestasikan dalam diplomasi luar negeri.“

Di dunia maya dukungan terhadap Mugiyanto juga mengalir dari pegiat HAM di beberapa negara.Di antaranya dari aktivis HAM untuk demokrasi di Birma:

Dukungan juga datang dari para aktivis di Malaysia:

Mugiyanto Sipin, merupakan salah seorang aktivis yang pernah menjadi korban penculikan Tim Mawar Kopassus.