Pengadilan Australia Tolak Pernikahan Sejenis

Lewat keputusan bulat, para hakim yang tidak disebutkan namanya, menolak aturan yang khusus mengatur soal pernikahan sejenis di wilayah Australia. Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa hanya parlemen – bukan negara atau otoritas lokal – yang mempunyai kekuasaan untuk memutuskan siapa yang bisa menikah.

Keputusan itu memutus harapan para pasangan sejenis dan kelompok hak asasi manusia yang mengharapkan aturan itu akan membuka jalan menuju sebuah hukum nasional, yang mengakui pernikahan sejenis, satu dekade setelah pemerintah federal mendefinisikan dengan ketat bahwa pernikahan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Terpukul

“Undang-undang Perkawinan kini tidak menyediakan pengakuan bagi pernikahan diantara pasangan sejenis,” demikian bunyi keputusan pengadilan, sambil menambahkan bahwa “Itu adalah sebuah pernyataan komprehensif dan lengkap mengenai hukum perkawinan“.

“Di bawah konstitusi dan hukum federal yang berlaku sekarang, keputusan mengenai apakah pernikahan sejenis bisa diselenggarakan secara hukum, adalah kewenangan parlemen federal.”

Beberapa pasangan dari total 27 pasangan gay yang beberapa waktu lalu menikah di bawah aturan yang terhitung hanya berumur bulanan, terlihat menangis di depan pengadilan tinggi, ketika mengetahui bahwa pernikahan mereka dibatalkan lewat vonis ini.

“Kurang dari sepekan kami menikah, dan kini kami (dinyatakan) tidak menikah, paling tidak pada tingkat hukum,“ kata Ivan Hinton dengan perasaan hancur kepada para wartawan, sambil berusaha menahan air matanya.

Hinton menikahi pasangannya Chris Teoh di Old Parliament House pada hari Sabtu pekan lalu, salah satu perkawinan sesama jenis pertama yang dilakukan di bawah aturan tersebut.

“Kami masih menikah. Saya telah membuat komitmen kepada Chris untuk menghabiskan sisa hidup saya dengannya, baik di masa sakit maupun sehat, di masa senang atau susah. Hari ini tidak terlalu baik,” kata Hinton.

Perkawinan gay secara eksplisit dilarang di bawah revisi tahun 2004 atas Undang-undang Perkawinan di bawah pemerintahan konservatif pimpinan John Howard pada masa itu. Sejak itu, isu ini telah menjadi isu nasional.

Kemenangan masih di tangan

Para pasangan sejenis bisa memiliki perhimpunan sipil atau mendaftarkan status hubungan mereka di hampir semua negara bagian Australia, tapi itu tidak dianggap pemerintah sebagai perkawinan di bawah undang-undang nasional.

Untuk tujuan hukum, mereka dianggap sebagai pasangan de facto dan mempunyai hak yang sama sebagaimana pasangan yang menikah. Tapi para pembela hak kaum gay, menganggap bahwa hak untuk menikah bersifat lebih fundamental secara hak asasi manusia.

Meski keputusan pengadilan mengecewakan, tapi pembela hak kaum gay veteran Australia, Rodney Croome mengatakan bahwa kemajuan masyarakat tidak bisa ditarik mundur.

“Meski ada kekalahan bagi persamaan hak menikah di Pengadilan Tinggi hari ini, tapi kami melihat kemenangan yang jauh lebih besar,” kata Croome.

”Untuk pertama kalinya para pasangan senjenis menikah di tanah Australia. Itu adalah sebuah langkah besar yang maju dan tidak ada lagi jalan untuk mundur.“

Keputusan itu telah memberikan jalan yang jelas ke depan, kata Croome, dengan menempatkan bola tepat di pengadilan parlemen, dan menegaskan untuk pertama kalinya bahwa para anggota parlemen ”jelas” punya kekuasaan untuk melegalisasikan perkawinan sejenis.

Kelompok agama, termasuk Australian Christian Lobby menyambut baik keputusan itu, dan mengatakan isu itu tidak penting bagi hampir semua orang Australua dan karenanya, ini saat untuk “move on”.

Pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott yang konservatif, menentang pernikahan sejenis, meski saudara perempuan Abbott adalah seorang lesbian yang berharap bisa menikah dengan pasangannya.

ab/hp (afp,ap,rtr)