Penjagaan Perbatasan Yang Pintar

Terbuka dan menarik, begitulah citra yang ingin ditampilkan Uni Eropa. Karenanya, kunjungan warga asing harus dipermudah dan senyaman mungkin, ungkap Cecilia Malmström, Komisaris Uni Eropa untuk Urusan Internal Wilayah. Pada peluncuran proyek „Smart Border“, komisaris asal Swedia itu menekankan kegunaannya bagi orang yang sering melakukan perjalanan, bagi para pengawas perbatasan negara-negara anggota dan bagi ekonomi Eropa.

"

Menurut Badan Stasistik Eropa, EuroStat, warga non-UE berkontribusi 271 milyar Euro pada ekonomi Eropa di tahun 2011. Karenanya menurut Malmström, “masuk Eropa harus dipermudah bagi turis, pengusaha, mahasiswa dan ilmuwan”. Selain itu, dengan kemajuan digital masa kini, sangat ketinggalan zaman bila pengawas perbatasan masih menstempel paspor secara manual.

Proyek Besar dengan Biaya Besar

Paket "Smart-Borders" terdiri dari dua bagian yang akan direalisasi hingga 2017/18, yakni RTP, "Registered Travellers Programme" dan EES, "Entry-Exit System". Sekitar dua ribu pos perbatasan harus dipersiapkan untuk itu, di samping seluruh lapangan terbang dan pelabuhan internasional. Biaya minimalnya 1,1 Milliar Euro.

RTP diharapkan mempermudah keluar-masuknya warga asing yang sering berkunjung ke negara-negara di wilayah Uni Eropa. Mereka bisa mendaftarkan diri dan setelah lolos pemeriksaan dan membayar ongkosnya, akan menerima semacam Chip yang secara otomatis membuka pintu keluar dan masuk perbatasan tanpa harus melampaui kontrol lainnya.

Mimpi Buruk bagi Perlindungan Data

Sementara itu EES mencatat semua data biometris para warga asing dan masa berlaku ijin tinggal mereka di Uni Eropa. Informasi ini akan diteruskan ke setiap negara anggota dan diharapkan mencegah para pendatang legal non-UE untuk melampaui batas izin tinggal. Data tersebut akan disimpan selama enam bulan, kecuali bagi warga asing yang sudah melewati masa izin tinggalnya. Data mereka bisa disimpan seumur hidup.

Rencana pemberlakuan EES menyulut banyak protes. Menurut Ska Keller, anggota parlemen Eropa dari partai Hijau di Brandenburg, Uni Eropa menggunakan program "Smart Borders" untuk membatasi gelombang pengungsi dari negara-negara Arab dan kawasan krisis lainnya. Dikatakannya, „tendensi untuk menjadikan migrasi sebagai tema keamanan dan para migran sebagai ancaman keamanan itu secara prinsip tidak benar. Secara tidak patut, EES menaruh prasangka terhadap semua warga non UE“.

Politisi partai hijau itu juga menentang rencana untuk menyediakan data-data kepolisian bagi semua negara anggota untuk kebutuhan penyelidikan dalam tindakan kriminal. "Kami tidak melihat alasan untuk mendaftarkan semua warga non UE dan mengambil cap jarinya, seakan mereka dianggap penjahat, padahal di Jerman ada larangan untuk menyimpan cap jari seorang warga Jerman.

Sistim Kontrol Sulit Dipraktekkan.

Ska Keller melakukan penelitian bersama yayasan Böll mengenai konsep pengawasan perbatasan yang direncanakan itu. Mereka temukan, sistem itu sulit dipraktekkan dan tidak bisa memenuhi target yang diharapkan. Seperti sistem yang juga sudah diinstalasi di Amerika Serikat, EES juga tidak memberikan keterangan pasti mengenai lokasi warga asing itu di Uni Eropa. Selain itu, tidak menimbang kenapa seseorang tinggal melebihi jangka waktu yang tercatat dalam visanya. Penelitian itu mengritik bahwa pemohon suaka dan pengunjung yang tiba-tiba jatuh sakit akan otomatis diperlakukan sebagai pendatang ilegal.

Menghadapi pemangkasan anggaran Uni Eropa di hampir setiap bidang, bisa dimengerti bahwa proyek milyaran Euro ini ditanggapi dingin oleh berbagai pihak. Namun Komisaris Malmström tampak positif. Pasalnya, proyek "Smart Borders" ini sudah dianggarkan, selain itu proyek ini akan membantu negara-negara anggota Uni Eropa dalam menangani jumlah pengunjung yang terus meningkat tanpa harus menambah personal perbatasan. Uni Eropa memperkirakan, pada 2030 akan ada lebih dari 700 juta perjalanan lintas batas negara dalam setahun. Bagi setiap negara, ini merupakan pemasukan tambahan yng harus diperhatikan. Sekarang tinggal Dewan Uni Eropa dan parlemen Eropa yang harus membahas usulan Komisi.