Perebutan Kekuasaan di Mesir Makin Memanas
11 Juli 2012
Sebelumnya, parlemen Mesir dibubarkan oleh pemerintahan Dewan Militer. Namun kemudian presiden Mohammed Mursi, sesaat setelah dilantik, menyatakan membatalkan keputusan dewan militer untuk pembubaran parlemen itu.
Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat memperlebar jurang antara presiden baru Mesir, Mohammed Mursi dan Dewan Militer yang sangat berpengaruh itu. Hanya beberapa detik setelah para anggota legislatif memulai sidang pendeknya di Kairo, para hakim menyatakan bahwa dekret Presiden Mursi tersebut tidak berlaku.
Sebelumnya, Mursi memanggil anggota parlemen untuk bersidang kembali hari Selasa (10/07), dan dengan begitu secara terbuka melawan keputusan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Militer.
Pertarungan kekuasaan berlanjut
Mahkamah Konstitusi juga menetapkan bahwa keputusan pengadilan terkait keabsahan pemilu parlemen harus dilaksanakan. Akhir Juni lalu para hakim memutuskan bahwa pemilu itu tidak berlaku, karena anggota partai mencalonkan diri untuk mandat langsung yang sebenarnya sudah disediakan khusus bagi kandidat bebas.
Setelah itu Dewan Militer membubarkan parlemen yang mayoritasnya terdiri dari anggota Ikhwanul Muslimin. Hingga penunjukannya sebagai presiden, Mursi tercatat sebagai anggota Ikhwanul Muslimin.
Terkait dengan pertarungan politik tersebut, Menteri Luar Negeri Jerman, Guido Westerwelle memperingatkan bisa terjadinya kemunduran bagi demokrasi di Mesir. Pemerintah Jerman memang tidak ingin mengintervensi sebagai mediator dalam konflik antarlembaga Mesir, ujar Westerwelle dalam lawatannya di Kairo. "Namun untuk kami adalah penting bahwa penyelesaian yang baik dapat ditemukan dalam waktu dekat ini dan tidak ada kekosongan bagi demokrasi."
Christa Saloh-Foerster(dpa,afp rtr)
Editor : Agus Setiawan