Perpanjangan Keadaan Darurat di Bangkok

Pemerintah Thailand memperpanjang keadaan darurat bagi ibukota Bangkok dan 18 provinsi lainnya, di Thailand utara dan timur laut hari Selasa kemarin (06/07). Status itu ditetapkan untuk jangka waktu tiga bulan atas rekomendasi perwira militer. Sementara status keadaan darurat di lima provinsi lainnya dicabut, dengan alasan kondisi keamanan di lima daerah itu sudah membaik.

Bentrokan Tidak Boleh Terjadi

Senin lalu (05/07) Pusat Resolusi Situasi Darurat atau CRES yang terutama beranggotakan perwira polisi dan militer mengatakan, keadaan darurat diperlukan untuk mencegah terjadinya kembali bentrokan berdarah di jalan-jalan, seperti yang terjadi April dan Mei lalu, di mana 90 orang tewas dan 1.885 luka-luka.

Status itu sudah berlangsung sejak 7 April dan seharusnya berakhir hari ini (Rabu, 07/07). Jurubicara CRES, Sansern Kaewkamnerd mengatakan, militer juga khawatir akibat belum ditemukannya sejumlah senjata yang hilang selama aksi protes di Bangkok.

Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva mengatakan kepada wartawan, pemerintah akan mengambil semua langkah yang dibutuhkan untuk menemukan senjata-senjata tersebut, yang menurut militer juga mencakup sejumlah senapan dan amunisinya. Di samping itu Vejjajiva juga menyatakan, pemerintah menawarkan amnesti bagi mereka yang mengembalikan senjata. Mereka tidak akan menghadapi tuduhan dan penghukuman.

Status Keadaan Darurat

Keadaan darurat memungkinkan tersangka untuk ditahan selama 30 hari atau bahkan lebih, tanpa dijatuhi tuduhan apapun. Status itu juga memungkinkan pemerintah untuk membekukan semua akses keuangan tersangka, dan membebaskan pejabat militer dari penghukuman karena menyalahgunakan kekuasaan. Sejauh ini, antara 400 sampai 500 orang yang ikut dalam demonstrasi, termasuk sejumlah pemimpin, masih ditahan di bawah status darurat tersebut.

Jatuporn Prompan adalah seorang pemimpin gerakan perlawanan "baju merah" yang dibebaskan karena menjadi anggota parlemen. Ia mengatakan dalam wawancara dengan kantor berita Reuters, dalam waktu dekat gerakan oposisi tidak dapat, dan sebaiknya tidak berkumpul serta melakukan aksi.

Dalam keadaan negara saat ini, itu hanya akan menyebabkan semakin banyak orang tewas dan dapat membahayakan mereka yang masih ditahan polisi, demikian dikatakan Prompan. Sebelas pemimpin oposisi lainnya yang diancam dengan tuduhan terorisme masih ditahan, sementara lainnya berada di persembunyian.

Menegakkan Demokrasi

Walaupun status keadaan darurat diperpanjang, pemerintah Thailand menegaskan akan menegakkan demokrasi. Itu juga disampaikan Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya, yang mengadakan kunjungan di Berlin, Senin 5 Juli.

Setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jerman Guido Westerwelle, Piromya mengatakan, "Saya datang untuk menekankan kepada kolega saya dari Jerman, niat dan tekad bulat kami untuk mendorong demokrasi, untuk mendorong penegakkan hukum, memiliki pemerintahan yang baik dan transparan. Juga untuk melangkah secepat mungkin menuju rekonsiliasi nasional."

Pelaksanaan Rekonsiliasi

Pada kesempatan itu Piromya juga memberikan informasi terbaru tentang pelaksanaan rencana lima poin untuk rekonsiliasi nasional, yang diharapkannya akan bermuara pada pelaksanaan referendum tentang perubahan konstitusi dan pemilihan umum, awal tahun depan.

Sementara Westerwelle menegaskan dukungan dari Jerman. "Jerman mendukung pemerintah Thailand dalam perjalanannya menuju jalan keluar untuk jangka panjang dari krisis yang sekarang dialami. Rencana lima poin yang diajukan perdana menteri Abhisit Vejjajiva menjadi dasar yang baik."

Marjory Linardy/dpa/afp/reuters

Editor: Hendra Pasuhuk