Pertemuan Bali Bahas Sengketa Laut Cina Selatan

Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei dan China termasuk diantara negara yang terlibat dalam konflik kepemilikan kepulauan Spratly. Terkait gugusan pulau di Laut Cina Selatan itu, 10 tahun lalu disepakati adanya Declaration of the Conduct atau DOC, yaitu deklarasi bersama tentang sikap setiap negara terkait dengan kepulauan yang kaya migas tersebut. Namun hingga kini butir rinciannya belum ditetapkan.

Rincian ini perlu dibahas dalam Pertemuan ke-18 ASEAN Regional Forum agar menghasilkan sebuah panduan implementasi DOC. Demikian ungkap Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa hari Senin (18/07). Dijelaskannya, “Ini bukan sesuatu yang harus dimulai dari awal sudah ada rencananya, mudah-mudahan pada pertemuan di Bali ini bisa dicapai kemajuan dari pedoman dari DOC tersebut”

Menlu RI yang Senin pagi juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Brunei Darussalam Mohamed Bolkiah mengatakan, keduanya berharap ASEAN dan Tiongkok akan segera menindaklanjuti DOC tersebut, termasuk meningkatkan statusnya menjadi Code of Conduct (COC), sebagai kesepakatan yang lebih mengikat. Ungkapnya, “kalau kita bicara masalah kelautan di kawasan, bukan hanya di laut Cina Selatan tetapi secara menyeluruh, kan ada resiko miskalkulasi, ada resiko sesuatu yang tidak direncanakan suatu konflik atau situasi yang tidak direncanakan. Inilah yang ingin kita tampilkan adalah sesuatu yang lebih bisa diantisipasi”.

Tak hanya masalah di Laut Cina Selatan yang merupakan jalur perdagangan internasional penting, konflik politik lainnya, selama ini menjadi hambatan perwujudan komunitas tunggal ASEAN, yang ditargetkan untuk 2015. Berikut Direktur Sekolah Staf Dinas Kementrian Luar Negeri Eko Hartono, "ada konflik antara Kamboja dan Thailand, itu juga tantangan politik kita, kedua misalnya bagaimana kita mendorong kolega kita di Myanmar untuk menjadi negara yang lebih demokratis"

ASEAN hanya memiliki 4 tahun lagi untuk merealisasi cita-cita integrasi. Sekjen ASEAN, Surin Pitsuwan, menegaskan perlunya implementasi yang lebih cepat. Pitsuwan akan terus mendesak negara-negara ASEAN untuk mempercepat berbagai proses implementasi. Selasa (19/07) akan dibuka pertemuan ke-44 para Menteri Luar Negreri ASEAN oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Bali.

Raditya Wardhana
Editor: Carissa Paramita