1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

071010 Taliban Kabul Verhandlungen

7 Oktober 2010

Pemerintah Afghanistan diberitakan melakukan perundingan perdamaian dengan kelompok Taliban. Media AS menganggap, ini merupakan indikasi akan diambilnya langkah diplomasi untuk menghentikan kekerasan di Afghanistan.

https://p.dw.com/p/PXwS
Presiden Karzai menjadi tuan rumah sesi pembukaan perundingan perdamaian dengan TalibanFoto: AP

Berita mengenai dugaan pembicaraan perdamaian antara pemerintah Karsai dan kelompok Taliban bukan kejutan bagi warga di kawasan Hindukush. Sudah sejak berbulan-bulan kedua pihak melakukan hubungan informal. Dan ini tidak saja menambah kekhawatiran di kalangan penduduk tapi juga bagi Sayfuddin Sayhun, dosen untuk politik dan ekonomi pada Universitas Kabul. "Saya yakin perundingan dengan Taliban akan menjadi risiko yang ditanggung penduduk Afghanistan. Hak-hak paling mendasar warga Afghanistan dikorbankan dalam perundingan ini. Itu bukan solusi bagi kami.“

Pembicaraan, yang terutama oleh media Amerika Serikat dilaporkan, di tingkat tertinggi mungkin merupakan indikasi bahwa pemerintah Obama, setelah sejumlah langkah militer di selatan Afghanistan, kini mengandalkan langkah diplomasi. Meskipun demikian menurut Assadullah Walwagi, pakar mililter di Kabul, pembicaraan itu dilakukan terlalu dini.

Berbeda dengan kontak sebelumnya, kali ini pimpinan Taliban Mullah Omar dan Quetta Shura menyetujuinya. Namun kedua pihak tampaknya sepakat melakukannya secara rahasia. Ini juga merupakan indikasi bahwa hal itu benar-benar serius. Tapi bisa juga tidak, karena pada kenyataannya kedua pihak sangat berbeda. Pihak anggota bersenjata Taliban menyebutkan kemungkinan jabatan di pemerintahan Afghanistan. Juga rencana penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO merupakan tema utama pihak pemberontak.

Jenderal Zaher Azimi, juru bicara Kementerian Pertahanan Afghanistan, menyampaikan, "Mula-mula harus ditegaskan bahwa tidak ada masalah yang harus diperdebatkan mengenai penarikan pasukan secara penuh. Kami berbicara mengenai pengambil alihan tanggung jawab keamanan melalui militer Afghanistan mulai tahun 2014, tapi juga setelah tahun 2014.“

Yang jelas pemerintah dari Presiden Karsai mengajukan syarat untuk pelaksanaan perundingan berikutnya. Pertama: menghindari kekerasan. Kedua: memutuskan semua hubungan dengan jaringan teror Al Qaida. Dan ketiga: pengakuan konstitusi dan pemerintahan Afghanistan. Kali ini Arab Saudi ikut sebagai mediator dalam perundingan. Tapi menurut pandangan para pakar peran utama tetap dipegang Pakistan. Militer di Islamabad, terutama pihak dinas rahasia ISI, masih tetap merupakan kunci dalam kesepakatan semacam itu. Demikian menurut Omar Syarifi, ketua organisasi Studi Amerika Serikat untuk Afghanistan.

Martin Gerner/Karimi-Alekozai/Kostermans

Editor: Asril Ridwan