Lapindo Brantas Ingin Lakukan Pengeboran Lagi

Sepuluh tahun lalu, semburan lumpur panas akibat pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas menenggelamkan 12 desa dan berubah menjadi danau lumpur vulkanik (mud volcano). Sekitar 60.000 penduduk harus mengungsi.

Minggu yang lalu, Lapindo Brantas bermaksud melanjutkan pengeboran gas dekat lokasi itu dan sudah mengerahkan alat-alat berat. Setelah ada protes penduduk setempat, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) akhirnya menghentikan rencana itu.

Lokasi sumur baru yang akan dibor sekitar 4 kilometer dari lokasi semburan lumpur dan direncanakan mencapai kedalaman 1.200 meter, sekitar sepertiga kedalaman sumur Lapindo pada pengeboran di Kecamatan Porong, Sidoarjo, tahun 2006 yang kemudian menyebabkan apa yang dikenal sebagai "Bencana Lapindo".

Lapindo Brantas menerangkan ingin melanjutkan operasi pengeboran gas karena telah melunasi sebagian besar klaim ganti rugi, setelah mendapat bantuan dana hampir Rp. 600 miliar dari pemerintah tahun lalu.

Direktur Utama Lapindo Brantas, Tri Setia Sutisna, menyayangkan pemberhentian oleh Kementerian ESDM.

"Hal ini seharusnya tidak menjadi masalah, karena bahkan wakil presiden Indonesia sendiri mengatakan, Lapindo harus melakukan pengeboran lagi," kata Tri Setia Sutisna kepada kantor berita Reuters, mengatasnamakan pernyataan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Lapindo Brantas hingga kini membantah tuduhan bahwa bencana tahun 2006 adalah akibat kelalaian pengeboran dan menyatakan, hal itu dipicu oleh aktivitas tektonik alias gempa bumi.

Sejak peristiwa itu, Lapindo memang belum melakukan pengeboran baru. Akibatnya, produksi gas jatuh sampai 90 persen dari tahun 2004, kata Sutisna.

Lapindo berharap, dengan pengeboran dua sumur baru, bisa menghasilkan sekitar 5 juta cubic feet per hari (mmscfd) gas masing-masing.

Tapi rencana terbaru Lapindo itu dihentikan sementara oleh Kementerian ESDM di tengah protes dan kekhawatiran publik.

"Respon masyarakat cukup negatif," kata Menteri ESDM Sudirman Said kepada wartawan. Ia menegaskan, Lapindo "masih cukup jauh" dari kelayakan untuk memulai lagi pengeboran.

Sudirman Said selanjutnya menjelaskan, tugas pemerintah adalah untuk memastikan bahwa perusahaan itu sebelumnya harus memenuhi semua persyaratan teknis, sosial dan lingkungan.

"Mereka juga mungkin mengatakan itu adalah aman dari segi teknis, tetapi perusahaan harus memperhatikan hal-hal lain juga," kata dia.

Bencana Lumpur Lapindo tahun 2006 sempat mempermalukan pemerintah Indonesia, karena perusahaan itu milik kelompok perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga Aburizal Bakrie, Menteri Kesejahteraan Sosial saat itu.

hp/ml (rtr, tempointeraktif)