1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Politik Luar Negeri Uni Eropa dan Masa Depannya

30 Oktober 2009

Pemisahan tugas dan rotasi ketua dewan kepresidenan berakibat tidak jelasnya politik luar negeri Uni Eropa. Siapa yang yang sebetulnya berwenang? Dan siapa yang menjadi mitra bicara bagi pihak ketiga?

https://p.dw.com/p/KJRV
Foto: DW / Cöllen

Saat ini sudah ada jabatan yang resminya disebut Perwakilan Tinggi Urusan Politik Keamanan dan Luar Negeri Bersama, hingga kini dijabat Javier Solana. Namun ia bersaing di bidang politik luar negeri dengan menteri luar negeri masing-masing negara anggota dan Komisaris Urusan Luar Negeri Benita Ferrero-Waldner. Ditambah lagi jabatan Ketua Dewan Kepresidenan Eropa yang digilir setiap enam bulan.

Di masa depan, jabatan perwakilan tinggi dan komisaris luar negeri akan digabung dalam kantor Kementrian Luar Negeri Uni Eropa. Namun orang yang menjabat tidak disebut Menteri Luar Negeri, melainkan tetap perwakilan tinggi, guna menghindari kesan Eropa sebagai sebuah negara kesatuan.

Orang yang menjabatnya merangkap sebagai wakil ketua Komisi Eropa. Bisa dibilang satu kakinya di dewan negara-negara anggota, sementara kaki yang lain di Komisi. Jaid posisinya sangat kuat. Selain itu, Perwakilan Tinggi juga memiliki dinas diplomatik sendiri. Semua itu berarti penilaian kembali politik luar negeri Uni Eropa dan pada saat yang sama penyeragaman.

Kedua hal ini diperdebatkan, karena negara-negara anggota bakal kehilangan pengaruh politik luar negeri. Tetapi memang itulah tekad Uni Eropa. Karena disadari, dengan bobot ekonominya yang begitu besar, apa yang dilakukan Uni Eropa di panggung internasional terlalu kecil. Dan itu akibat Uni Eropa tampil terpisah-pisah.

Stabilitas kelak juga akan lebih banyak muncul dari Dewan Kepresidenan Eropa, beranggota para kepala pemerintahan dan kepala negara Eropa. Rotasi per setengah tahun untuk jabatan ketua dewan akan diubah menjadi 2,5 tahun. Dan ia pun mewakili Uni Eropa kepada pihak luar.

Sebagai tambahan ada jabatan ketua Komisi Eropa, yang hingga kini dipegang oleh José Manuel Barroso. Ia pun berhak dalam urusan politik luar negeri. Sementara negara-negara anggota, setidaknya yang besar, akan tetap menjalankan diplomasinya masing-masing. Dan itu berarti, di masa depan politik luar negeri Uni Eropa akan berkesinambungan, mungkin agak lebih seragam, namun akan tetap ada cekcok urusan wewenang.

Christoph Hasselbach/Renata Permadi

Editor: Yuniman Farid