Presiden Baru Myanmar Win Myint Berikan Amnesti Kepada Lebih 8500 Tahanan | dunia | DW | 17.04.2018

Dunia

Presiden Baru Myanmar Win Myint Berikan Amnesti Kepada Lebih 8500 Tahanan

8490 tahanan Myanmar, termasuk puluhan tahanan politik, dan 51 warga asing mendapat amnesti. Mereka dibebaskan secara serentak dari berbagai penjara di seluruh negeri.

Myanmar Amnestie für 101 Häftlinge (picture-alliance/dpa/N. Chan Naing)

Bertepatan dengan Tahun Baru tradisional Myanmar hari Selasa (17/4), Presiden baru Win Myint memberi amnesti kepada lebih 8500 tahanan, termasuk 36 tahanan politik. Hal itu disampaikan oleh jurubicara kepresidenan Zaw Thay sehari sebelumnya.

Pembebasan langsung dilakukan oleh penjara bersagkutan yang tersebar di seluruh negeri. Keluarga dan kerabat para tahanan sejak pagi kelihatan sudah menunggu di depan gerbang penjara.

Di penjara Insein di utara kota Yangun, para penjemput sejak pagi menunggu pembebasan lebih 300 tahanan, termasuk delapan tahanan politik. Pengampunan massal ini berlaku bagi tahanan yang sudah mendapat vonis. Dua reporter kantor berita Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe, yang sedang diadili atas dakwaan menyimpan dokumen-dokumen rahasia negara, tidak termasuk yang diampuni.

Tonton video 01:42

Masih banyak tahanan politik

Organisasi pendampingan tahanan politik Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) menyambut pembebasan para tahanan politik yang mendapatkan amnesti presiden. Namun organisasi itu menerangkan, "seharusnya tidak boleh ada satupun tahanan politik di sebuah negara demokrasi. Wakil AAPP di Myanmar Aung Myo Kyaw mengatakan: "Lebih baik lagi kalau semua tahanan politik, juga mereka yang masih diproses, diampuni”

Sampai akhir bulan lalu, tercatat ada 248 tahanan politik di Myanmar, 74 orang masih menunggu prosesnya di dalam tahanan, sedangkan 120 tetap bebas dengan jaminan sementara menunggu prosesnya.

Win Myint terpilih menjadi presiden Myanmar bulan lalu, setelah pendahulunya Htin Kyaw meletakkan jabatannya atas alasan kesehatan. Namun penguasa sebenarnya di Myanmar adalah Aung San Suu Kyi, yang menurut konstitusi tidak boleh menjabat sebagai presiden. Suu Kyi secara resmi memiliki jabatan sebagai State Counselor, yang khusus dibuat setelah partainya memenangkan pemilu tahun 2016.

hp/vlz (ap, dpa)

Laporan Pilihan

Albanian Shqip

Amharic አማርኛ

Arabic العربية

Bengali বাংলা

Bosnian B/H/S

Bulgarian Български

Chinese (Simplified) 简

Chinese (Traditional) 繁

Croatian Hrvatski

Dari دری

English English

French Français

German Deutsch

Greek Ελληνικά

Hausa Hausa

Hindi हिन्दी

Indonesian Bahasa Indonesia

Kiswahili Kiswahili

Macedonian Македонски

Pashto پښتو

Persian فارسی

Polish Polski

Portuguese Português para África

Portuguese Português do Brasil

Romanian Română

Russian Русский

Serbian Српски/Srpski

Spanish Español

Turkish Türkçe

Ukrainian Українська

Urdu اردو