Presiden Turki Bantah Terjadi Krisis

Mundurnya para jenderal tersebut telah menyebabkan gejolak di tubuh militer Turki. Namun hal ini juga memberi kesempatan bagi Perdana Menteri Turki Tayyip Recep Erdogan untuk memperluas otoritasnya atas militer Turki, yang merupakan kekuatan pasukan terbesar kedua Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO.

Protes Terhadap Penangkapan

Panglima Jendral Turki Isik Kosaner mengundurkan diri Jumat (29/07) malam, diikuti dengan mundurnya tiga kepala staf, baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Mereka hengkang dari jabatannya, sebagai bentuk protes atas penahanan 250 tentara yang dituding bersekongkol untuk menggulingkan pemerintahan Erdogan.

Dalam pesan perpisahan yang disampaikan kepada para kameradnya, Kosaner mengatakan bahwa ia tidak mungkin mengemban jabatannya lebih lanjut, jika tak dapat membela hak-hak para tentaranya yang ditahan sebagai konsekuensi dari proses hukum yang cacat.

Perang Kekuasaan Pemeritah vs Militer

Hubungan antara militer yang pro sekularisme dengan partai pemerintah yang konservatif AKP menegang sejak AKP memenangkan pemilu tahun 2002, akibat ketidakpercayaan terhadap partai berciri Islamis itu. Militer Turki selama ini memandang diri sebagai pelindung negara sekularisme yang didirikan bapak bangsa Mustafa Kemal Ataturk. Dalam pemilu Juni lalu, untuk ketiga kalinya AKP memenangkan pemilu parlemen dengan meraup lebih dari 50 % suara.

Dalam jumpa pers Presiden Abdullah Gül mengatakan bahwa tak seorangpun memandang situasi ini sebagai krisis atau masalah berkelanjutan di Turki. Mantan petinggi AKP itu menambahkan, tak diragukan lagi peristiwa pengunduran diri pejabat militer tersebut merupakan situasi luar biasa.

Panglima Baru Segera Ditunjuk

Sesaat setelah peristiwa pengunduran diri tersebut, Erdogan menunjuk panglima militer yang baru, yakni Jenderal Necdet Ozel. Tugas itu efektif akan diembannya setelah serah terima tongkat kepemimpinan dari Kosaner.

Pada tahun-tahun yang lalu, para jenderal berulangkali berusaha menggulingkan kekuasaan pemerintah, lalu kemudian berhenti. Mereka telah tiga kali melakukan kudeta sejak tahun 1960 dan berhasil mengusir pemerintahan yang pro Islamis dari puncak kekuasaan pada tahun 1997.

Beberapa pendiri Partai AKP, termasuk Erdogan, dulu merupakan anggota dari Partai Kesejahteraan, sebuah partai Islamis yang koalisinya terusir 14 tahun silam. Namun kini sebagai Perdana Menteri, Erdogan mengakhiri dominasi militer melalui beragam reformasi agar Turki bisa memperoleh kesempatan untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Reformasi Militer

Penggeseran para jenderal menjadi perdebatan heboh, ketika tahun lalu polisi menangkapi beberapa orang perwira. Mereka dituding ingin menggulingkan pemerintahan Erdogan yang direncanakan dalam sebuah seminar militer pada tahun 2003. Namun para perwira itu membantah tuduhan tersebut. Menurut mereka, seminar itu bertujuan mengadakan pelatihan strategis militer. Lebih dari 40 jenderal saat ini sedang ditahan. Jumlah tersebut merupakan sepersepuluh dari keseluruhan jumlah perwira tinggi militer Turki.

Kini, masyarakat Turki pun terpecah dalam memandang mundurnya para petinggi militer di negerinya, antara para pendukung dengan para penentang pemerintahan.

afp /rtr /dpa Ayu Purwaningsih

editor : Paramita